JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak mempermasalahkan kenaikan tarif angkutan umum dan bus reguler sebesar Rp 1.000. Kenaikan tarif itu disepakati melalui hasil rapat yang dilakukan DPD Organda DKI Jakarta, Dewan Transportasi Kota Jakarta, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Rabu (19/11/2014).
"Saya kira memang sudah ada kesepakatan kok, naik Rp 1.000. Yang penting ke depannya, angkot ini di Jakarta mau berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Selain itu, ia mengimbau pengusaha angkutan darat untuk mengalihkan bahan bakar minyak ke bahan bakar gas (BBG). Dengan demikian, pengusaha angkutan darat tidak terpengaruh atas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan tarif BBM bersubsidi. Apabila bekerja sama dengan Pemprov DKI, kata Basuki, sopir angkutan umum bisa mendapat gaji sebesar dua kali nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI.
"Tahun depan, sopir bisa dapat Rp 5 juta per bulan, caranya bagaimana? Asal kamu harus ikut sistem rupiah per kilometer bukan sistem setoran yang membuat macet dengan ngetem sembarangan. Kalau pakai sistem rupiah per kilometer, ramai tidak ramai penumpang, kamu (sopir) tetap dapat gaji Rp 5 juta per bulan," kata Basuki.
Rencananya, hari ini, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar bakal melaporkan hasil keputusan kenaikan tarif angkutan umum tersebut kepada Basuki. Selanjutnya, Basuki akan mengesahkannya dalam sebuah peraturan gubernur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
