Harga Sudah Naik, "Kartu Sakti" Jokowi Belum Diterima

Sarjoko, Ketua RT 6/3 Kampung Pintu Air, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, mengatakan, di RT-nya terdapat sekitar 20 keluarga miskin. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata dia, puluhan keluarga miskin itu menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), pengganti Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM subsidi.

"Tapi sampai sekarang belum ada satu pun dari mereka yang menerima Kartu Keluarga Sejahtera," tuturnya menjawab Warta Kota, kemarin.

Padahal, kata Sarjoko, pada era Presiden SBY, pencairan dana kompensasi itu sudah disosialisasikan sejak jauh hari. "Di sini sosiaslisasi aja enggak ada, apalagi bagi-bagi kartunya," imbuhnya.

Camat Bekasi Selatan Abi Hurairah mengaku di wilayahnya belum ada satu pun warga yang mendapatkan KKS, yang menjadi salah satu dari tiga "kartu sakti Jokowi" selain Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Tapi kalau sosialisasinya sudah pernah, itu sekitar 10 hari yang lalu. Sosialisasi dilakukan oleh petugas dari Kemensos," tuturnya.

Sosialisasi itu dilakukan kepada perwakilan warga dari empat kelurahan yakni Kelurahan Jakamulya, Jakasetia, Margajaya, dan Kayuringin. Setiap kelurahan diwakili oleh 50 kepala keluarga.

"Jumlah itu sesuai permintaan dari sononya, jadi kmau hanya memfasilitasinya saja. Petugasnya langsung dari Kemensos," imbuhnya.

Saat sosialisasi itu pun, kata dia, belum jelas kapan KKS akan didistribusikan. "Berapa jumlah orang penerimanya juga belum jelas," ujarnya.

Dibagikan Rp 400.000

Kondisi serupa juga dialami Kota Depok. Kepala Bidang Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Dinakersos) Kota Depok, Ani Rahmawati, mengaku sama sekali belum mendapatkan informasi apa pun mengenai program tiga "kartu sakti Jokowi" tersebut.

Saat ini, kata Ani, warga miskin Depok masih memegang KPS, yang merupakan program warisan Pemerintahan SBY.

"Untuk tiga kartu program Jokowi itu, kami belum tahu sama sekali kapan masuk ke Depok. Kami menunggu informasinya, baikd ari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi," kata Ani kepada Warta Kota.

Sementara warga miskin pemegang KPS, kata Ani, penyaluran dananya akan kembali dilakukan pekan mendatang.

"Justru kami dan pihak Kantor Pos Indonesia untuk Kota Depok, sedang fokus untuk mempersiapkan penyaluran dana bagi keluarga pemegang KPS ini," kata dia.

Ia mengatakan, ada 41.021 keluarga miskin di Depon pemegang KPS yang akan kembali menerima bantuan tersebut. "Besaran dananya Rp 400.000 untuk dua bulan, yakni November dan Desember," ujarnya.

Sebaliknya, Kantor Pos Bogor di Jalan Djuanda, Kota Bogor, sudah membagikan dana bagi penerima kartu tersebut sejak kemarin. (chi/bum/wid)