Komisi IX DPR Sebut Sederet Janji Setelah Bertemu Buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan buruh bertemu dengan Komisi IX DPR, Rabu (26/11/2014). Meski pertemuan ini berlangsung cukup lama, ribuan buruh lain bertahan menunggu dan berunjuk rasa di depan pagar Gedung DPR, MPR, dan DPD, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Menjelang rembang petang, pertemuan rampung. Hasil pembicaraan disampaikan langsung oleh beberapa anggota Dewan dari komisi tersebut. Para anggota Dewan ini pun berbicara dari atap mobil yang sebelumnya adalah panggung orasi dari para buruh.

"Saya baru saja menerima organisasi buruh yang menyampaikan beberapa poin tentang naiknya (harga) BBM. Kenaikan ini berdampak terhadap kurangnya daya beli. Bagaimana HL (hidup layak) itu masih jauh dari harapan," kata Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, petang itu.

Menurut Dede, semua perwakilan fraksi di komisinya hadir, saat mereka berbicara dengan perwakilan buruh. Satu per satu nama perwakilan fraksi di komisinya dia sebutkan. Lalu, dia mengatakan ada empat poin yang dihasilkan dari pembicaraan tersebut.

Poin pertama adalah penghargaan komisinya atas masukan KSPI atas imbas kenaikan harga BBM, termasuk terhadap upah para buruh. Dia berjanji menjadikan masukan ini sebagai bahan rapat mitra kerja komisinya.

Lalu, lanjut Dede, Komisi IX menolak tegas penggunaan tindakan represif oleh kepolisian terhadap pekerja yang menolak kenaikan harga BBM. Insiden tindakan represif ini terjadi di beberapa wilayah, antara lain di Kabupaten Bekasi, Batam, Kabupaten Bogor, dan Riau. "Ini penting," tegas dia.

Sikap Komisi IX DPR soal tindakan represif polisi itu, kata Dede, akan disampaikan juga kepada Komisi III DPR yang antara lain bermitra kerja dengan kepolisian, untuk memanggil Kapolri. "Kenapa (sikap penolakan tindakan represif) ini penting? Karena semua warga negara adalah rakyat Indonesia," tegas dia.

Meski demikian, Dede juga meminta aksi unjuk rasa juga tidak menjadi anarkitis. "Demo (itu) hak kita, tapi jalankan (demo) yang santun," kata dia.

Tolak kenaikan harga BBM

Adapun poin ketiga hasil pembicaraan, papar Dede, Komisi IX DPR menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Menurut mereka, kenaikan harga ini memicu efek memprihatinkan khususnya kepada pekerja dan masyarakat dalam kategori ekonomi menengah ke bawah.

Sebagai poin keempat hasil pembicaraan, lanjut Dede, Komisi IX DPR akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Dewan Pengupahan tingkat provinsi dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pertemuan itu akan mengevaluasi hasil survei kebutuhan hidup layak yang merupakan dasar penentuan upah minimum.

"Jadi, itu komitmen untuk memperhatikan nasib para pekerja dan buruh. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan sejalan," tutur Dede. Komisi IX, imbuh dia, akan meninjau kembali upah minimum untuk para pekerja ini.

Dede berharap, hasil pertemuan Komisi IX DPR dengan perwakilan buruh ini dapat membuka mata pemerintah soal keadilan dan kesejahteraan buruh. "Pemerintah perhatikan rakyat paling bawah ini! Bantu pekerja (dan) buruh (terkait) produktivitasnya. Kita tak mungkin memiliki barang produksi kalau buruhnya mogok," tegas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.