Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Gaji Terendah PNS Pajak Rp 25 Juta, tetapi Kelakuan Minor"

Kompas.com - 04/12/2014, 13:57 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gaji pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Pajak DKI Jakarta disebut hingga mencapai Rp 25 juta. Namun, kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, kinerja mereka masih jauh dari memuaskan.

"Gaji PNS Dinas Pajak yang golongannya terendah itu Rp 25 juta. Tapi kelakuannya (pegawai) masih banyak yang minor-minor, enggak beres sistem online dua tahun, dan lainnya," kata Basuki, di Balaikota, Kamis (4/12/2014).

"Makanya banyak yang nyogok pengin jadi orang Pajak sekarang. Pajak kekumpul enggak beres, bikin target pencapaian rendah, capai target dapat bonus. Sekarang saya bilang enggak bisa lagi bonus seperti itu," tutur Basuki kesal.

Oleh karena itu, Basuki berniat ingin memperbaiki kinerja PNS DKI Jakarta dengan memberi gaji Rp 12 juta untuk golongan terendah. Namun, gaji itu bisa didapatkan jika PNS tersebut memenuhi berbagai poin kinerja.

Menurut dia, sistem itu lebih baik dibandingkan dengan pemberian bonus dan honor bagi para PNS DKI dengan jumlah yang fantastis. Terlebih, tiga SKPD DKI, yakni Dinas Pelayanan Pajak, Bappeda DKI, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, memberi insentif lebih kepada para karyawannya yang mencapai target kinerja.

Melalui penerapan sistem gaji Rp 12 juta tiap bulannya dengan raihan poin kinerja, Basuki dapat mengetahui PNS mana saja yang bekerja ataupun tidak bekerja. Sementara honor-honor yang diberikan di luar gaji pokok, seperti honor panitia pengadaan barang, honor rapat, dan lainnya sebesar Rp 2,3 triliun di APBD, bakal dipangkas.

"Kamu bisa dapat gaji Rp 12 juta, asal kerjanya bisa memenuhi poin-poinnya. Kalau kamu enggak mendapat poin itu, puas dengan gaji plus TKD Rp 7 juta, saya bisa pecat kamu, karena berarti kamu kerjanya enggak beres. Jadi bukan saya mau sengaja sok-sokan naikin gaji PNS Rp 12 juta, ini terpaksa kita lakukan supaya bisa nyembelih (PNS) yang enggak benar," kata Basuki.

Sistem penerapan gaji Rp 12 juta tanpa honor ini diyakini Basuki bakal memunculkan perlawanan dari para PNS. Saat ini, yang terpenting, lanjut dia, PNS dapat bekerja sebaik mungkin dan mencapai target kinerja. Apabila kinerja PNS tidak beres, Basuki tak segan bakal menstafkan pegawai tersebut.

Apabila masih tidak beres lagi, dia mengancam bakal mencabut TKD pegawai itu dan memintanya untuk "magabut" (makan gaji buta). "Duduk-duduk saja, makan gaji buta enggak apa-apa, kok," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com