Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Lebih Baik Pulang ke Belitung Jadi Mayat daripada Dipanggil Gubernur Payah

Kompas.com - 15/12/2014, 14:02 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bakal tetap melaksanakan kebijakan DKI yang bertentangan dengan aparat pemerintah maupun warga Ibu Kota, seperti perombakan massal ribuan pejabat eselon serta melarang pelintasan sepeda motor di Jalan MH Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat.

Basuki mengaku sudah kepalang tanggung dalam menjalankan kebijakan ini dan ia mengaku tidak takut menambah jumlah musuh. [Baca: Ahok: Setahun Lebih Saya Kesal sama Kadiskominfomas yang Lama]

"Banyak spanduk yang bilang 'Umat Islam Jakarta Tolak Ahok Jadi Gubernur karena Bacot Gede', FPI tempelin di mana-mana. Saya bilang sama Satpol PP, jangan dilepas spanduk itu, bagus itu. Saya mau membuktikan saya ini bukan bacot (omong doang), saya punya pulpen 'sakti' yang bisa menstafkan pejabat DKI," kata Basuki saat menyampaikan sambutannya pada acara peluncuran Smart City, di Balaikota, Senin (15/12/2014).

"Saya lebih baik dikirim pulang ke Belitung sudah berbentuk mayat daripada saya pensiun tua dan dipanggil gubernur payah yang enggak bisa apa-apa, cuma ngomong doang," ucapnya.

Pria yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan, yang dimaksud dengan pulang dalam bentuk mayat berarti ia dibunuh saat sedang memperjuangkan perwujudan Jakarta Baru.

Apabila ia pulang ke Belitung dalam keadaan seperti itu, maka Basuki akan dikenang oleh semua warga. Sementara itu, jika Basuki selama sisanya tiga tahun ini tidak mampu mewujudkan Jakarta Baru dan pada Pilkada 2017 ia tidak terpilih menjadi gubernur DKI, maka ia tidak akan dikenang baik oleh warga.

Ia mengaku keberaniannya ini meniru sikap Presiden ke-16 Amerika Serikat Abraham Lincoln. Lincoln ditembak mati oleh oknum yang diduga tidak menyukai kebijakannya dalam menghapus politik apartheid (kesenjangan warna kulit hitam dan putih).

Lebih lanjut, di hadapan lurah dan camat, pria yang biasa disapa Ahok itu menegaskan untuk tidak segan menjadikan mereka staf atau pejabat non-eselon. Oleh karena itu, lurah dan camat harus dapat melayani warga dengan baik dan bekerja dengan optimal.

"Bukan saya mau sombong, tetapi ini saya sudah nekat. Saya sengaja ngomong seperti ini karena saya sudah kenyang dikerjain, di sini saya kurang tiga tahun lagi. Tidak ada toleransi bagi PNS yang masih bandel, tidak ada toleransi, pejabat berhenti saja dan jadi pengusaha," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apesnya Anggota Polres Jaktim: Ikut Ditangkap dalam Pesta Narkoba Oknum Polisi, padahal Tengah Antar Mobil Teman

Apesnya Anggota Polres Jaktim: Ikut Ditangkap dalam Pesta Narkoba Oknum Polisi, padahal Tengah Antar Mobil Teman

Megapolitan
Tak Kapok Pernah Dibui, Remaja Ini Rampas Ponsel di Jatiasih dan Begal Motor di Bantargebang

Tak Kapok Pernah Dibui, Remaja Ini Rampas Ponsel di Jatiasih dan Begal Motor di Bantargebang

Megapolitan
14 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari Per 24 April 2024

14 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari Per 24 April 2024

Megapolitan
BPBD DKI: Waspada Banjir Rob di Pesisir Jakarta pada 25-29 April 2024

BPBD DKI: Waspada Banjir Rob di Pesisir Jakarta pada 25-29 April 2024

Megapolitan
Bocah 7 Tahun di Tangerang Dibunuh Tante Sendiri, Dibekap Pakai Bantal

Bocah 7 Tahun di Tangerang Dibunuh Tante Sendiri, Dibekap Pakai Bantal

Megapolitan
Tiktoker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Tiktoker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Megapolitan
Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Megapolitan
Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Megapolitan
Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com