Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Saya Enggak Ada Kewajiban Sediakan Parkir Motor untuk Anda

Kompas.com - 15/12/2014, 16:02 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menerapkan kebijakan pelarangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, lusa atau Rabu (17/12/2014). Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menegaskan bakal tetap menjalankan kebijakan itu meski ia tidak menyediakan lahan parkir bagi motor.

"Saya enggak ada kewajiban menyediakan parkir motor untuk Anda. Tugas kami adalah menyediakan transportasi massal yang lebih baik. Yang penting kan ada bus tingkat," kata Basuki, di Balaikota, Senin (15/12/2014).

Ia mengakui, tidak ada transportasi massal mana pun yang dapat mengalahkan kenyamanan naik motor. Sebab, dengan menggunakan motor, seseorang dapat menghindari kemacetan serta dapat parkir liar di sembarang tempat.

Ia memberi contoh salah satu parkir liar yang dipenuhi motor yang berlokasi di belakang Grand Indonesia, dekat Waduk Melati, Jakarta Pusat.

"Penuh enggak parkiran motor di sana? Penuh. Sudah ngaco itu parkir di sana, kami biarkan saja karena (lahan parkir) di Monas belum siap. Artinya, orang yang naik motor, parkir di sana saja dan kalau ke Monas atau Merdeka Barat enggak perlu pakai motor," kata Basuki.

Setelah memarkirkan motornya di sana, Basuki mengimbau warga untuk menggunakan bus tingkat gratis maupun transjakarta. Kemudian, untuk kurir pengantar barang, Basuki mengimbau agar melalui jalur belakang.

Apabila Pemprov DKI telah memperluas lahan parkir di Monas dan membangun ruang bawah tanah, ia bakal memperluas rute pelarangan sepeda motor.

"Seharusnya tahun depan sudah dibangun (ruang bawah tanah). Jadi, parkir liar selama enggak nutupin jalan, ya enggak apa-apa. Jakarta sudah banyak yang liar-liar kok," kata Basuki berdalih.

Ia mengklaim hanya Pemprov DKI Jakarta yang berbaik hati menyediakan bus tingkat gratis kepada warga. Negara-negara lain, kata dia, tidak menyediakan bus gratis.

"Pokoknya Jakarta mesti melarang motor, harus dipaksakan untuk naik bus. Malah, di beberapa negara enggak disediain bus gratis, kami sediakan bus gratis kayak begitu," ujar Basuki.

Saat ini, ada sebanyak lima unit bus tingkat wisata City Tour yang beroperasi di Bundaran HI-Juanda. Kemudian, beberapa waktu lalu, Tahir Foundation memberikan sebanyak lima unit bus tingkat gratis yang khusus menampung pengendara motor.

Bus tingkat itu beroperasi di Bundaran HI-Harmoni. Beberapa pengusaha rencananya memberi bantuan sebanyak lima unit bus tingkat gratis kepada DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com