Prabowo Harap Ahok Turun Tangan di Sengketa Lahan Bank DKI dan Lippo

Menurut Soedirman, Ahok harus terlibat karena sengketa ini sudah sampai di Mahkamah Agung (MA), di mana Bank DKI berada pada posisi di pihak yang terancam kalah.

"Permasalahan ini sekarang sudah di Mahkamah Agung. Saya berharap gubernur turun gunung menyelesaikan permasalahan ini," kata Prabowo, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/12/2014). [Baca: Cegah Lahan Bank DKI Jatuh ke Lippo, DPRD DKI Akan Bentuk Pansus]

Prabowo menilai Bank DKI merupakan pihak yang paling dirugikan terkait dengan sengketa lahan dengan Lippo Group itu. Sebab, sebagai pemilik sah lahan, Bank DKI seharusnya sudah menikmati infrastruktur dari Lippo terkait mekanisme kerja sama build operation transfer (BOT) yang dilakukan sekitar tahun 1997.

"Seharusnya, di tanah sudah berdiri bangunan bernilai ekonomi tinggi. Bank DKI pun bisa memanfaatkan sebagai kantor pusat. Tetapi, pihak swasta beralasan pada 1997 terjadi krisis ekonomi sehingga tidak bisa membangun. Tetapi, saat ekonomi membaik mereka belum juga membangun. Ini artinya swasta itu melakukan wanprestasi, perjanjian seharusnya batal demi hukum," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berencana ingin membentuk panitia khusus (Pansus). Menurut Pras, Pansus nantinya tidak hanya akan mengaudit lahan milik Bank DKI yang terancam hilang itu, tetapi juga mengaudit aset-aset BUMD apa saja yang saat ini dalam status BOT ke pihak lain.

"Itu bagaimana sampai BOT ke Lippo. Terus kita kalah di MA katanya. Kok aset kita bisa hilang. Makanya ini kita mau pansus-kan. Aset mana saja ini yang dimiliki Bank DKI. Kita juga mau audit aset mana aja yang di-BOT-kan," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Pras mengaku belum lama mengetahui hal tersebut. Informasi baru diperolehnya saat Bank DKI meminta anggaran pembelian lahan untuk pembangunan kantor baru karena menganggap kantor mereka yang berada di Jalan Juanda sudah tidak memadai.

"Awalnya kita mau tanya BUMD apa aja yang minta anggaran. Mereka (Bank DKI) salah satunya. Mereka bilang mau beli lahan bangun kantor baru karena kantor yang di Juanda sudah sempit. Saya heran, kenapa beli tanah lagi kan ada aset di Thamrin. Pas kita tanyakan Bank DKI soal aset di Thamrin, katanya sedang (sengketa) di MA, kita hampir kalah," kata Pras.