Saat Tukang Sampah Menjadi Tempat Bergantung

Sembilan dari sepuluh responden bergantung pada petugas kebersihan untuk pengambilan limbah rumah tangga yang mereka hasilkan.

Sebanyak 62,8 persen responden menilai sistem pengelolaan sampah di sekitar rumahnya sudah baik. Alasannya sederhana, yaitu karena sampah terangkut setiap hari.

Padahal, tak sedikit warga yang tahu tentang penanganan sampah. Mereka mengetahui lokasi tempat pembuangan sampah di sekitar rumahnya. Satu dari dua responden sudah paham tentang program 3R. Sayangnya, mereka belum tergerak mempraktikkan program mengurangi (reduce), memakai kembali (reuse), dan mendaur ulang (recycle) sampah.

Minimnya kepedulian masyarakat Jakarta antara lain disebabkan oleh anggapan bahwa pengelolaan sampah adalah tugas pemerintah semata. Padahal, Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan bahwa masyarakat diharapkan berperan dalam pengelolaan sampah, termasuk program 3R.

Berdasarkan data Dinas Kebersihan DKI Jakarta, dari 7.000 ton sampah per hari yang dihasilkan Kota Jakarta, hanya sekitar 1.500 ton atau 21 persen saja yang diolah oleh warga atau pemulung.

Upaya pemerintah

Jumlah suara warga yang menganggap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah efektif mengelola sampah, hampir berimbang dengan suara yang merasa usaha pemerintah kurang.

Selama dua tahun ini, DKI Jakarta membangun tempat penampungan sampah baru dan memperbanyak jumlah truk pengangkut sampah.

Pemprov DKI juga menganggarkan Rp 1,3 triliun untuk Dinas Kebersihan. Sebagian besar dana untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi (Kompas, 31 Maret 2014). Dinas Kebersihan akan membeli lima unit incinerator, yakni alat pembakar sampah dengan suhu tinggi, yang dinilai aman bagi lingkungan.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah mengadakan program bank sampah di setiap kelurahan serta membentuk kelompok masyarakat peduli sampah. Pemprov menganjurkan pembentukan bank sampah di tingkat RT.

Imbauan ini rupanya belum disambut hangat. Di Jakarta Barat, dari 56 kelurahan, hanya tujuh yang telah melakukan program bank sampah.

Menurut Kepala Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kelurahan Sukabumi Utara, Jakarta Barat, Agus Sumyono, pada awal Desember lalu, kesulitan mencari lahan dan keengganan warga berdekatan dengan bank sampah menjadi kendala terbesar. Di sisi lain, tidak
ada kejelasan pangsa pasar penyerap barang dari bank sampah.

Ke depan, Pemprov DKI harus terus mendorong masyarakat mengubah cara pandang terhadap sampah. Selain itu, dukungan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan sampah oleh pemprov juga tak boleh putus. (Susanti Agustina S/Litbang Kompas)