APBD Kota Bekasi 2015 Molor

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, eksekutif telah mengajukan draf RAPBD 2015 kepada DPRD Kota Bekasi pada akhir September silam.

”Kami sudah mengingatkan kepada DPRD soal RAPBD ini. Saya sudah kirim surat tiga kali. Kalau memang belum memenuhi syarat, ya kembalikanlah (RAPBD) itu,” ujar Rahmat Effendi, di Kota Bekasi, Selasa (16/4).

Dalam suratnya yang terakhir kepada DPRD, awal Desember silam, Rahmat Effendi meminta DPRD mempercepat persetujuan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2015. Persetujuan bersama raperda APBD semestinya selambat-lambatnya 30 November atau satu bulan sebelum masa penggunaan anggaran. Adapun penetapan perda APBD selambat-lambatnya ditetapkan pada 31 Desember.

Selain penyerapan anggaran dikhawatirkan rendah, kondisi ini juga dengan sendirinya berdampak pada hak-hak keuangan anggota DPRD termasuk gaji, selama enam bulan. Hal ini termaktub dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6865/SJ tanggal 24 November 2014.

Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu mengatakan, belum disahkannya RAPBD 2015 juga dapat berdampak pada rendahnya penyerapan belanja. ”Bisa jadi terulang penyerapan rendah. Kalau misalnya terlambat, ini terjadi pada triwulan I. Namun, triwulan II hingga empat bisa mengejar. Tentu saja dengan pola yang memang RAPBD harus selesai bulan ini,” ujar Ahmad.

Sebagai gambaran, penyerapan APBD Kota Bekasi 2014 hanya mencapai 58,6 persen dari Rp 3,93 triliun. Kondisi ini berdampak tingginya angka sisa lebih penggunaan anggaran. Salah satu penyebabnya adalah molornya pengesahan APBD dan adanya kegiatan yang gagal lelang.

Ahmad Syaikhu mengungkapkan, jika akhir Desember 2014 RAPBD disahkan oleh DPRD maka setidaknya baru Februari 2015 anggaran dapat dicairkan. Pasalnya, masih ada tahapan lain setelah pengesahan, yakni evaluasi dari Gubernur Jawa Barat yang perlu waktu 15 hari kerja.

Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai mengatakan, DPRD belum dapat langsung membahas RAPBD 2015 karena terbentur pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Daerah XII Jawa Barat dan MTQ Kota Bekasi. Rapat pembahasan finalisasi RAPBD dijadwalkan dimulai Kamis besok dan diperkirakan disahkan 24 Desember 2014.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi mengajukan RAPBD 2015 sebesar Rp 3,8 triliun. Tumai menilai komposisi RAPBD 2015 sudah cukup baik karena telah mengakomodasi belanja publik antara 59 hingga 60 persen.

Mobil dinas

Pemerintah Kota Bekasi juga menyesalkan adanya mobil dinas DPRD yang belum dikembalikan oleh anggota DPRD Bekasi periode 2009-2014 yang tidak terpilih lagi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yayan Yuliana mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan DPRD, seharusnya mobil dinas sudah tidak lagi dipakai anggota DPRD jika yang bersangkutan tidak terpilih lagi.

Sebaliknya, Kabupaten Bogor melenggang soal APBD. Status Nurhayanti sebagai pelaksana tugas tidak menghambat kinerja pemerintahan, termasuk soal penetapan APBD 2015. Legislatif dan eksekutif kabupaten ini sukses menetapkan APBD 2015 pada 26 November 2014, secepat Kota Bogor. ”Itu dilakukan saat Nurhayanti masih berstatus wakil bupati,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi, Selasa kemarin.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Munawaroh Yasin menambahkan, kinerja pemerintahan dalam penyerapan APBD 2014 cukup baik. Hingga pertengahan Desember 2014, penyerapan APBD mencapai 69,7 persen.

”Padahal, sampai triwulan III, penyerapan baru 50 persen. Kami mendorong agar penyerapan bisa 80 persen,” kata Ade, Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bogor dan adik dari Rachmat Yasin, Bupati Bogor, yang terkena kasus korupsi sehingga mengundurkan diri.

DPRD Bogor sudah berkoordinasi dan mempersiapkan pelantikan Nurhayanti sebagai bupati definitif. Konsultasi berlangsung pada Senin lalu untuk membahas pelantikan itu. (ILO/BRO)