Tidak Korupsi, Layani Warga

”Bagi saya, tak ada pembagian kerja (antara gubernur dan wakil gubernur), yang ada justru berebut pekerjaan. Syaratnya, kerja tak mubazir. Tujuannya membangun Jakarta baru. Tidak ada korupsi, tidak berebut uang, tidak ada konflik kepentingan,” kata Basuki dalam sambutannya seusai melantik Djarot sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balai Agung Kompleks Balai Kota Jakarta, Rabu (17/12) siang.

Basuki merasa cocok dengan karakter Djarot yang dia kenal sejak 2006. Basuki terkesan dengan gaya hidup sederhana Djarot meski telah dua periode menjabat Wali Kota Blitar, menjadi anggota DPR, dan jabatan di partai politik.

”Dulu ketika menjabat Wali Kota Blitar untuk periode kedua, ketika kenal pertama kali, Pak Djarot masih terlihat sama kere (miskin) seperti saya. Beda dengan bupati lain,” kata Basuki yang lalu disambut tawa tamu undangan.

Hadir dalam pelantikan itu antara lain Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, sejumlah anggota DPR dan DPD, serta kepala-kepala satuan kerja perangkat daerah DKI Jakarta.

Pada kesempatan itu, Basuki menyampaikan alasannya memilih Djarot sebagai wakilnya ketimbang beberapa nama yang pernah ia sebut, yaitu Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Boy Sadikin, atau mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH.

Basuki mengutip kalimat Abraham Lincoln tentang kepemimpinan. Menurut Basuki, jika ingin menguji karakter sejati seseorang, beri dia kekuasaan. Dia meyakini warga butuh pemimpin yang teruji berdasarkan rekam jejak.

”Dua periode berkiprah di Blitar cukup membuktikan bagaimana sebenarnya karakter Pak Djarot. Di antara semua (calon wakil) yang baik, saya memutuskan untuk memilih Pak Djarot,” ujarnya.

Pengalaman Djarot menjabat wali kota, kata Basuki, menjadi bekal bagaimana menghadapi dan menangani masalah-masalah warga. Djarot juga dianggap paham mengatur dan menggerakkan roda pemerintahan.

Basuki ingin hubungan kerjanya dengan Djarot tak jauh berbeda dengan ketika dirinya mendampingi Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Tak ada pembagian kerja, tetapi bahu-membahu mengerjakan sesuatu.

”Jika tujuannya sudah sama- sama membangun Jakarta, tak akan berantem. Saya ingin kami berdua bekerja sebagai gubernur, meski jabatan formalnya beda, sehingga warga Jakarta seolah dilayani oleh dua gubernur yang sama-sama memikirkan isi otak dan perut warganya,” ujar Basuki.

Dukungan

Dukungan dan harapan atas pelantikan Djarot datang dari sejumlah pihak. Prasetio Edi Marsudi berpendapat, Djarot sebagai sosok yang pas untuk mendampingi Basuki. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, Djarot bisa menjadi jembatan bagi hubungan pemerintah dan DPRD DKI Jakarta.

Pada pekan-pekan ini, kata Prasetio, koordinasi pemerintah dan Dewan diperlukan untuk mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015. Terlebih pembahasan rancangannya sempat tertunda karena molornya pembentukan alat kelengkapan dewan yang dipicu oleh perbedaan pendapat terkait pimpinan komisi.

Djarot menyatakan siap mengemban jabatan barunya. Dia tak ingin menunda untuk terjun ke lapangan, berdialog dengan warga, dan menyelesaikan persoalan.

Beberapa hal yang sering dia sebut adalah pembenahan pasar-pasar tradisional, taman dan ruang publik, serta usaha kecil dan industri kreatif.

Djarot menilai Jakarta sebagai kota yang unik. Oleh karena itu, segenap persoalannya tak perlu diselesaikan dengan otot, tetapi dengan kreativitas dan inovasi untuk menemukan solusi terbaik.

Soal kemacetan lalu lintas, misalnya, penyelesaiannya tak semata membenahi transportasi umum atau pembangunan fisik lain, tetapi juga membangkitkan optimisme publik.

”Biar lalu lintas macet. Namun, kreativitas dan daya pikir jangan ikut macet, inovasi tidak macet. Ini yang paling penting,” ujarnya.

Selain menyusun APBD 2015, duet Basuki-Djarot akan menghadapi pekerjaan menata birokrasi yang dinilai belum optimal. Salah satu yang akan ditempuh adalah merampingkan jabatan struktural dan mengefektifkan pemakaian anggaran. (MKN)