Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/12/2014, 15:23 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Puluhan ribu warga menengah ke bawah menjadi korban penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, menyimpulkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama tidak menyukai keberadaan orang miskin.

"Ahok itu enggak suka orang miskin tinggal di Jakarta. Orang miskin dalam pikiran Ahok itu negatif. Sumber macet, sumber kumuh. Makanya harus disingkirin dari Jakarta," ujar Azas dalam diskusi di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (21/12/2014).

Hal ini diucapkan Azas karena Ahok kerap melakukan penggusuran. Biasanya alasan yang digunakan adalah untuk mengalihfungsikan lahan penggusuran menjadi lahan resapan berupa ruang terbuka hijau. [Baca: Dalam Setahun, Puluhan Ribu Orang Jadi Korban Penggusuran Pemprov DKI]

Azas mengatakan, pemindahan puluhan ribu orang demi RTH adalah sebuah bentuk diskriminasi. Hal ini sama saja dengan menyebut orang miskin sebagai penyebab banjir.

Azas menambahkan, memang warga yang digusur dipindahkan ke rumah susun yang disediakan. Akan tetapi, kehidupan warga yang tinggal di rusun kebanyakan tidak lebih baik. Banyak rusun yang bocor parah dan sejumlah fasilitas tidak bisa digunakan.

Azas mengatakan, berdasarkan hasil lab, air bocoran yang terdapat di rusun-rusun itu merupakan air yang sangat kotor. "Kata dia kan sudah dikasih rusun. Oke, tetapi coba deh Ahok tinggal sehari saja di rusun itu," ujar Azas.

Berdasarkan data akhir tahun yang dihimpun Forum Warga Kota Jakarta, sekitar 13.852 orang menjadi korban penggusuran dari 26 penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sejak awal tahun.

Forum itu menyebutkan, sebanyak 19 penggusuran di antaranya dilakukan tanpa proses sosialisasi dan negosiasi terhadap warga terlbih dahulu. Sehingga, bisa dikatakan sebagai penggusuran paksa.

Penggusuran paling besar yang dicatat oleh forum itu terjadi di Kali Sunter dan Pedongkelan. Azas mengatakan, sebenarnya pemerintah masih bisa melakukan penggusuran jika diperlukan. Namun, ada langkah-langkah yang harus dilakukan Pemprov DKI dalam melakukan penggusuran itu.

Azas meminta Pemprov DKI segera menghentikan penggusuran paksa. Kata dia, Pemprov DKI harus memiliki standar operasional dalam melakukan penggusuran. Tidak boleh lagi ada warga yang digusur tiba-tiba ketika malam atau waktu subuh.

Selain itu, Azas juga meminta Pemprov DKI bisa melibatkan warga yang akan digusur dalam melakukan penggusuran. "Berilah kejelasan sejak awal kenapa, kapan, dan ke mana mereka akan digusur. Perlakukan warga miskin secara adil dengan ikut melibatkan mereka dalam pembangunan Jakarta."

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Mama Mau Pergi Demo Dulu, demi Masa Depan Kalian...'

"Mama Mau Pergi Demo Dulu, demi Masa Depan Kalian..."

Megapolitan
Ada 8 Kasus DBD di RSUD Tamansari, 6 Pasien di Antaranya Anak-anak

Ada 8 Kasus DBD di RSUD Tamansari, 6 Pasien di Antaranya Anak-anak

Megapolitan
Pengedar Titipkan Narkoba ke Tahanan yang Lagi Sidang di PN Depok

Pengedar Titipkan Narkoba ke Tahanan yang Lagi Sidang di PN Depok

Megapolitan
Bandar Tembakau Sintetis di Pesanggrahan Terbongkar, Berpindah-pindah Sebelum Akhirnya Pengguna Ditangkap

Bandar Tembakau Sintetis di Pesanggrahan Terbongkar, Berpindah-pindah Sebelum Akhirnya Pengguna Ditangkap

Megapolitan
Berkas Perkara Pembunuh 4 Anak Kandung di Jagakarsa Dilimpahkan ke Kejaksaan, tetapi Belum Lengkap

Berkas Perkara Pembunuh 4 Anak Kandung di Jagakarsa Dilimpahkan ke Kejaksaan, tetapi Belum Lengkap

Megapolitan
Angkot Listrik Bakal Mengaspal di Kota Bogor, Dishub Bakal Seleksi Calon Sopir

Angkot Listrik Bakal Mengaspal di Kota Bogor, Dishub Bakal Seleksi Calon Sopir

Megapolitan
Dinas LH DKI Imbau Warga Terapkan Konsep 'Green Ramadhan' demi Lestarikan Lingkungan

Dinas LH DKI Imbau Warga Terapkan Konsep "Green Ramadhan" demi Lestarikan Lingkungan

Megapolitan
Tarif Tol Jakarta-Cirebon untuk Mudik Lebaran 2024

Tarif Tol Jakarta-Cirebon untuk Mudik Lebaran 2024

Megapolitan
Brankas Beserta Isinya Dirampok, Warga Ciracas Kehilangan BPKB hingga Logam Mulia

Brankas Beserta Isinya Dirampok, Warga Ciracas Kehilangan BPKB hingga Logam Mulia

Megapolitan
JPO Depan Kampus Trisakti Rusak, Pengamat: Merusak Budaya Berjalan Kaki

JPO Depan Kampus Trisakti Rusak, Pengamat: Merusak Budaya Berjalan Kaki

Megapolitan
JPO Depan Kampus Trisakti Sempat Bolong, Pengamat: Mengabaikan Prinsip Memanusiakan Pejalan Kaki

JPO Depan Kampus Trisakti Sempat Bolong, Pengamat: Mengabaikan Prinsip Memanusiakan Pejalan Kaki

Megapolitan
Rumah di Ciracas Dibobol Maling, Isi Brankas Senilai Rp 150 Juta Raib

Rumah di Ciracas Dibobol Maling, Isi Brankas Senilai Rp 150 Juta Raib

Megapolitan
Jadwal Mundur, Uji Coba Lima Angkot Listrik di Bogor Dimulai Awal April

Jadwal Mundur, Uji Coba Lima Angkot Listrik di Bogor Dimulai Awal April

Megapolitan
Rumah Kos di Jagakarsa Jadi Tempat Produksi Tembakau Sintetis Selama 3 Bulan

Rumah Kos di Jagakarsa Jadi Tempat Produksi Tembakau Sintetis Selama 3 Bulan

Megapolitan
Meski Jadi Korban Main Hakim Sendiri, Pengemudi Ford Ecosport yang Mabuk Tetap Ditilang

Meski Jadi Korban Main Hakim Sendiri, Pengemudi Ford Ecosport yang Mabuk Tetap Ditilang

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com