Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dishub: Tanpa Sepeda Motor, Kemacetan di Jalan Protokol Berkurang

Kompas.com - 29/12/2014, 21:08 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim penerapan peraturan pelarangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat berhasil menekan tingkat kemacetan lalu lintas yang ada di kedua ruas jalan tersebut. Tak hanya mengurangi kemacetan, peraturan yang diberlakukan sejak 17 Desember lalu itu dianggap mampu menciptakan ketertiban lalu lintas di kedua ruas jalan utama itu.

"Sampai hari ke-12 ini, secara kinerja lalu lintas, lalu lalang kendaraan meningkat menjadi baik, tidak ada hambatan. Nanti secara kompeherensif akan dievaluasi menjelang satu bulan uji coba," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan Benjamin Bukit di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/12/2014).

Meski demikian, Benjamin mengakui akibat dari penerapan peraturan tersebut, arus lalu lintas di jalan-jalan alternatif sekitar, terutama di Jalan Mas Mansyur dan Abdul Muis, Tanah Abang; dan Agus Salim di Menteng menjadi lebih padat dari sebelumnya. Namun dia berjanji bahwa instansinya bekerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan berupaya mengurai kemacetan di kawasan-kawasan tersebut.

"Memang dari sisi adanya pemberlakuan ini, jalan alternatif di timur dan barat jadi naik. Tapi kami akan lakukan penguraian di spot-spot itu," ucap Benjamin.

Peraturan pelarangan sepeda motor yang saat ini tengah diberlakukan merupakan tahap uji coba yang akan berlaku selama sebulan. Setelah itu, peraturan ini akan dievaluasi. Apabila dinilai efektif dalam mengurai kemacetan dan menciptakan ketertiban lalu lintas, maka area penerapannya akan diperluas.

Indikator kesuksesan penerapan peraturan ini tidak hanya dilihat dari situasi di lalu lintas di badan jalan, tetapi juga di trotoar. Hal itu mengacu pada perilaku pengendara sepeda motor yang selama ini sering mengintimidasi pejalan kaki dan pengguna sepeda.

"Dengan tidak adanya sepeda motor, kita tidak hanya melihat apakah lalu lintas menjadi lebih tertib, tetapi juga apakah jumlah pejalan kaki dan pengguna sepeda meningkat, mengingat selama ini mereka adalah kelompok yang selama ini sering diintimidasi para pengguna sepeda motor," kata Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Akbar, beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com