JAKARTA, KOMPAS.com — Teguran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada sejumlah pejabat pada Rabu lalu dimaknai sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Sejumlah kepala dinas siap ditempatkan di posisi mana pun demi kemajuan DKI Jakarta.
Hari Rabu lalu, saat memberikan pengarahan kepada para pejabat eselon II dan III, Basuki mengungkapkan, ada sejumlah pejabat satuan kerja perangkat daerah yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Pejabat itu akan dipindahkan dan diganti oleh pejabat baru.
Menurut rencana, Jumat (2/1) ini, ”gerbong mutasi” tersebut akan diumumkan sekaligus diikuti dengan pelantikan di Monumen Nasional.
Salah satu pejabat yang mendapat teguran adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso. Dia dinilai kurang mampu menertibkan pedagang kaki lima dan permukiman liar di Jakarta.
Menanggapi teguran itu, Kukuh mengatakan, teguran merupakan salah satu bentuk motivasi agar dia bisa bekerja lebih baik lagi. ”Gubernur DKI Jakarta adalah pemimpin kami. Sebagai pemimpin, sudah sepantasnya Pak Basuki menegur staf dan bawahannya. Ini motivasi agar saya bisa bekerja lebih baik lagi. Saya tidak sakit hati,” ujarnya, di Jakarta, Kamis.
Menurut Kukuh, dirinya siap ditempatkan di mana saja dalam struktur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ”Ditempatkan dimana pun tidak jadi soal. Ini bentuk tanggung jawab saya,” katanya.
Kukuh menjelaskan, pedagang kaki lima sering nekat berjualan di tempat yang dilarang karena berurusan dengan rezeki mereka. Meski sudah dilarang, pedagang kembali lagi berjualan di tempat yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Tentang penertiban permukiman liar, Kukuh menjelaskan, kecepatan penertiban tidak berbanding lurus dengan kecepatan pembangunan hunian bagi warga yang membutuhkan. ”Kalau kami tertibkan, mereka akan tinggal di mana? Rumah-rumah susun belum siap menampung mereka,” ujarnya.
Namun, menurut Kukuh, selama ini pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menertibkan PKL dan permukiman liar. Di Kali Angke, Jakarta Utara, misalnya, 3.000 bangunan liar sudah ditertibkan. Bangunan-bangunan liar itu mengokupasi bantaran Kali Angke sepanjang tiga kilometer.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan DKI Joko Kundaryo juga ditegur Basuki. Dia dianggap tidak bisa menata PKL. Basuki meminta Joko berkoordinasi dengan lurah dan camat untuk mendata PKL dan menempatkan mereka dalam lokasi-lokasi binaan.
Menurut Joko, peran lurah dan camat memang amat diperlukan untuk menata PKL. ”Tidak ada anggota seksi UMKM di tingkat kelurahan dan kecamatan. Selama ini belum ada dukungan konkret yang diberikan lurah dan camat,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal itu, segera keluar instruksi gubernur kepada lurah dan camat untuk mendata PKL di wilayah masing-masing. Lurah dan camat juga akan diminta mencari lahan yang bisa dijadikan lokasi binaan. Lahan itu akan dibeli Pemerintah Provinsi DKI untuk dijadikan lokasi binaan PKL.
Joko mengatakan, 10.000 PKL sudah ditempatkan di lokasi binaan di seluruh wilayah DKI. Mereka juga diberi akses otodebet lewat bank DKI.
Salah satu lokasi binaan terletak di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Wali Kota Jakarta Selatan Syamsuddin Noor mengatakan, pihaknya sudah menyediakan 250 kios di Blok C, Lantai 2 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk ditempati PKL. Selasa lalu, 138 kios di sekitar Stasiun Pasar Minggu dibongkar. PKL diminta pindah ke lokasi binaan. ”Selama enam bulan PKL akan dibebaskan dari biaya sewa. Mereka hanya membayar uang listrik,” ujarnya.
Pelantikan pejabat
Pejabat yang dilantik hari ini sudah melalui serangkaian tes dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. Struktur jabatan dirampingkan, dari semula 8.011 menjadi 6.511, terdiri atas eselon II, III, dan IV, antara lain kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, dan camat serta lurah. Artinya, 1.500 jabatan struktural dipangkas.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, 60 psikolog dilibatkan untuk menilai pejabat yang akan dilantik hari ini. (DNA)
