Ahok Jelaskan Penyebab DKI Berkinerja Buruk pada Tahun 2014

Basuki berdalih hal itu disebabkan tidak terlaksananya sistem e-budgeting dengan optimal. "Pemborosan juga masih banyak. Sewa mobil anggarannya sampai Rp 461 miliar setahunnya dan pembelian komputer sampai Rp 162 miliar, aneh-aneh saja," kata Basuki, di Jakarta, Senin (5/1/2015).

Buruknya kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 juga terlihat dari target pendapatan daerah dan serapan anggaran yang tidak tercapai sama sekali. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI mencatat DKI baru menyerap anggaran sebesar Rp 43,4 triliun dari total anggaran Rp 72 triliun.

Basuki tak mempermasalahkan rendahnya anggaran yang terserap itu. Ia berdalih, lebih baik melakukan penghematan daripada anggaran terpakai untuk hal-hal yang tidak diperlukan.

"Serapan buruk karena ada penghematan. Dinas Pendidikan juga sudah dipangkas sampai Rp 3 triliun. Dinas Pajak harusnya lebih mengawasi pajak warga yang punya mobil atau motor lebih dari satu, banyak warga yang punya rumah mewah juga ngemplang pajak," kata Basuki.

Kendati demikian, ia optimistis tahun anggaran 2015, program akan berjalan lebih optimal, meski hingga saat ini pembahasan Rancangan APBD 2015 masih belum disahkan oleh DPRD DKI.

Adapun sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2014 diperkirakan mencapai Rp 8 triliun. Rencananya, anggaran sisa itu akan dipergunakan untuk membangun jalan layang transjakarta, pembangunan simpang kereta api, dan lainnya.

Sementara itu, Kepala BPKD DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, beberapa target penerimaan daerah yang tidak tercapai contohnya ialah dari pajak kendaraan bermotor, yang semula menargetkan Rp 51 triliun hanya terealisasi Rp 49 triliun.

Kemudian, pajak hotel dari target Rp 1,4 triliun terealisasi Rp 1,3 triliun atau sekitar 96 persen. Selanjutnya, pajak restoran sebesar Rp 2 triliun ditargetkan capaiannya Rp 1,8 triliun dan hanya tercapai Rp 1,5 triliun.

"Tetapi, dibanding 2013, semuanya meningkat nilai rupiahnya ya, semua sebenarnya meningkat. Tetapi, dari target yang ditetapkan, belum tercapai dan kinerjanya cukup bagus juga," kata Heru.

Penerimaan daerah lain yang tidak tercapai adalah pajak reklame dari target Rp 2,4 triliun hanya tercapai Rp 862 miliar. Hal itu disebabkan ada pemasangan reklame yang ditahan akibat banyak yang tidak dilelang di titik tertentu.

Sebab, kebijakan Gubernur untuk di titik tertentu, reklame tersebut diganti dengan LED sehingga reklame-reklame di jalan ditiadakan.