Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Perintahkan APTB Dihapus, Pejabat Dishub "Bela" Pristono

Kompas.com - 07/01/2015, 11:05 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan Dinas Perhubungan DKI untuk tegas memberhentikan operasional bus angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) dan digabung dengan pengelolaan PT Transjakarta. Bahkan, ia mengancam bakal memecat Kepala Dinas Perhubungan DKI Benjamin Bukit jika tak berani tegas terhadap keberadaan APTB.

Menanggapi hal itu, Benjamin mengaku akan melihat lebih jauh kesalahan-kesalahan yang dilakukan operator APTB. "Misalnya, kesalahan dalam perjalanan atau suka keluar masuk jalur transjakarta, itu kesalahan yang jelas. Yang melakukan kesalahan, ya langsung dihukum, kita lihat saja," kata Benjamin, Selasa (6/1/2015).

Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan DKI Jakarta Emanuel Kristanto menjelaskan alasan Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI, mengadakan serta memberikan trayek pada bus APTB. Ia mengatakan, saat itu, Dishub berencana meningkatkan pelayanan bus kota ekonomi menjadi bus kota yang nyaman serta dilengkapi penyejuk udara. Kemudian, bus kota itu dirancang dengan deck tinggi dan bisa melintasi jalur transjakarta.

"Dulu, zaman Pak Pristono itu kan bus transjakartanya masih kurang dan koridor transjakarta masih banyak yang kosong. Nah, dulu bus kota diminta masuk ke jalur transjakarta dengan syarat berbagai perbaikan, makanya jadilah APTB," kata Emanuel.

Senada dengan Benjamin, ia pun bakal mengkaji lebih lanjut perihal penggabungan APTB dengan PT Transjakarta.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, proyek APTB merupakan proyek yang salah dan hanya menghabiskan anggaran. Ia menginginkan pemberhentian operasional APTB dan digabung dengan pengelolaan transjakarta. Bahkan, Basuki mengatakan, alasan ia memecat dua Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono dan Muhammad Akbar ialah karena mereka tak berani menghentikan operasional APTB.

"Kemarin (saat kepemimpinan Pristono dan Akbar), saya sudah bilang sama Dishub DKI untuk stop operasi APTB, ternyata enggak jalan. Kalau Kadishub sekarang enggak bisa menjalankan lagi, saya ganti lagi Kadishubnya," kata Basuki.

Menurut dia, proyek APTB ini merupakan "permainan" Dishub DKI era Udar Pristono. ‎Saat itu, menurut Basuki, Dishub DKI memprioritaskan untuk membeli izin trayek kepada APTB dibanding memperluas rute transjakarta.

Ke depannya, Basuki berencana menghapus trayek APTB dan menggabungkannya dengan pengelolaan PT Transjakarta. ‎Apabila operator APTB sudah berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta, APTB akan terintegrasi dengan sistem pembayaran yang baru, yakni rupiah per kilometer, sehingga tidak ada lagi bus APTB yang mengetem sembarangan serta menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat.‎

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com