Ahok Gusar Promosi Luar Negeri Boroskan Anggaran, Disparbud DKI Ubah Haluan

Apalagi sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama gusar karena tingginya usulan anggaran yang diajukan Disparbud DKI dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2015 dan lebih banyak untuk alokasi promosi ke luar negeri. 

"Memang sebelumnya kami hanya fokus untuk mengirim delegasi kebudayaan ke luar negeri. Tetapi sekarang dicoba kegiatan promosi wisata itu dilakukan melalui media internet atau aktif di jejaring sosial media, itu tiga kali lebih efektif promosinya," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Purba Hutapea, saat ditemui di acara "Repainting Gedung Kesenian Jakarta", Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1/2015).  [Baca: Soal Pemangkasan Anggaran, Ini Jawaban Kepala Dinas Pariwisata DKI]

Dengan demikian, instansinya bakal memangkas anggaran pengiriman pejabat maupun delegasi ke luar negeri. Sebab, lanjut dia, promosi melalui internet, biayanya jauh lebih murah. Gubernur Basuki, lanjut dia, mengimbau padanya untuk lebih selektif dalam mengirim delegasi kebudayaan ke luar negeri.

Delegasi itu harus benar-benar membawa pesan promosi wisata ke Jakarta, bukan hanya sekadar untuk berjalan-jalan. [Baca: Meski Dilarang Ahok, Disparbud Tetap Promosi Wisata ke Filipina]

"Tiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah) juga harus terintegrasi, tidak boleh jalan (ke luar negeri) sendiri-sendiri. Agar lebih hemat juga," kata mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI itu. 

Untuk menunjang promosi melalui internet dan media sosial itu, jajarannya bakal melakukan revitalisasi di beberapa objek wisata. Kendati demikian, Purba belum dapat menjelaskan secara detail objek wisata mana saja yang akan direvitalisasi dan berapa jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program itu.

Tahun ini, lanjut dia, Kementerian Pariwisata memberi bantuan sebanyak Rp 175 miliar kepada Disaparbud DKI untuk menunjang pariwisata Jakarta. "Anggaran itu menunjukkan ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jangan lagi ada pengkotak-kotakan antar pemerintah," kata Purba.