Ahok Tetap Tak Terima Ada Usulan Sosialisasi Rp 8,8 Triliun

Menurut dia, adanya usulan anggaran yang dinamakan visi dan misi di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI ini karena adanya kesalahan komunikasi antara DKI dan DPRD. 

"Ya jelas dong. Masa tiba-tiba kami dapat surat usulan anggaran sosialisasi SK Gubernur, pembinaan, dan macam-macam, enggak mau terima saya. Enggak ada lagi uang begitu," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (19/1/2015).

Usulan anggaran yang fantastis itu pun akhirnya dihapus oleh Basuki. Ia tidak menginginkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan anggaran "siluman" dengan kegiatan fiktif dalam APBD DKI. Sebab, selama dua tahun kemarin, selalu ada temuan anggaran siluman dalam APBD DKI.

Basuki berharap, melalui sistem e-budgeting, anggaran siluman semakin terminimalisasi. Sebenarnya, sistem e-budgeting ini akan diterapkannya pada APBD 2014.

"Tetapi, banyak oknum menolak pakai e-budgeting, pasti ada oknum Bappeda atau BPKD yang masih 'main' dan ada oknum DPRD yang main kan. Kami enggak tahu, makanya kita masukkan saja anggarannya dengan sistem e-budgeting, (anggaran) yang aneh-aneh saya buang. Siapa pun yang masih main anggaran, saya hajar bersama," kata Basuki.

Menurut Basuki, hal ini sudah dibicarakan bersama dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana, Senin pagi tadi.

Pimpinan DPRD itu pun sepakat untuk membahas anggaran melalui e-budgeting dan menghindari munculnya anggaran siluman dalam APBD. Basuki menjelaskan, hampir semua anggota DPRD mendukung segala program unggulan Pemprov DKI.

"Kan saya bilang kalau enggak semua anggota DPRD tidak sejalan dengan pemikiran eksekutif Pemprov DKI. Tadi pagi, ada yang datang ke saya dan yang enggak sempat datang menyampaikan dukungan, menelepon saya. Jadi, hampir semua (anggota DPRD) dukung kebijakan DKI," ujar Basuki.