Pengembalian Fungsi Jalan Mulai Digalakkan

Pasar yang awalnya berada di bawah binaan Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Utara ini telah dicabut fungsinya sebagai pasar sementara pada 2013. Namun, penertiban pedagang di pasar ini baru bisa dilakukan sekarang.

Kepala Suku Dinas KUMKMP Jakarta Utara Rosita menuturkan, menurut Camat Pademangan Yusuf Madjid, lokasi ini telah ditempati pedagang sejak puluhan tahun lalu. Akan tetapi, pada tahun 2013, pasar ini ditetapkan untuk direfungsi karena penyempitan jalan dan tertutupnya saluran air.

”Karena itu, bekerja sama dengan kecamatan, satpol PP, dan aparat lainnya, kami menertibkan pedagang yang tetap berjualan di jalan ini. Total ada 24 titik lokasi sementara yang akan kami analisis untuk direfungsi,” kata Rosita.

Penertiban pedagang di lokasi yang dikenal dengan Pasar Rajawali ini melibatkan sekitar 400 aparat. Sebanyak 200 personel dari satpol PP dan selebihnya dari aparat kepolisian, TNI, dan petugas dinas kebersihan.

Di jalan sepanjang 1 kilometer itu, para pedagang memenuhi badan jalan sehingga acap kali lalu lintas macet. Selain itu, mereka membangun tempat berjualan di atas saluran air, yang menjadi penyebab air selalu menggenang saat hujan turun.

Menurut Camat Pademangan Yusuf Madjid, sejak Jumat (2/1/2015), para pedagang telah diberikan sosialisasi agar tidak lagi berdagang di lokasi ini. Namun, hingga Minggu (25/1), para pedagang tidak menghiraukan peringatan yang diberikan.

”Jadi, hari ini terpaksa kami tertibkan. Apalagi, awalnya hanya ada 90 pedagang yang terdata, tetapi di lapangan mencapai 490 lapak,” kata Yusuf.

Sejak tahun lalu, katanya, pihaknya telah mengarahkan pedagang agar memasuki Pasar Inpres di RW 010 Kelurahan Pademangan Barat dan Pasar Elang di Pademangan Timur. Namun, hingga kini, para pedagang kaki lima tetap memadati jalan sehingga mengganggu akses jalan warga dan sering terjadi genangan air.

Penertiban ini, kata Yusuf, merupakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban Umum Di Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, pengembalian fungsi jalan bisa segera dilakukan.

Sementara itu, pedagang yang ditertibkan menginginkan agar ada tempat relokasi yang lebih baik dari sebelumnya. Apalagi, selama setahun ini, mereka tetap membayar retribusi Rp 15.000 per hari.

”Kami juga cari makan, dan tetap membayar retribusi setiap hari. Kami ingin ada tempat yang lebih dekat, lebih banyak pembelinya,” ujar Maimunah (32), salah seorang pedagang ikan. (JAL)