Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/01/2015, 11:04 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo pada 100 hari pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Terutama dalam hal penegakkan hukum di Indonesia. 

"Saya kira beliau sudah benar-benar taat kepada kepada konstitusi dalam menjalankan pemerintahan ini," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota, Rabu (28/1/2015).

Apresiasi Basuki ini berbanding terbalik dengan pernyataan sebagian besar pihak yang menganggap penegakkan hukum di era Jokowi-JK lemah, terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Salah satu contoh pihak yang menganggap penegakkan hukum di masa pemerintahan Jokowi lemah adalah Indonesia Corruption Watch (ICW).

Proses pemilihan pejabat penegak hukum seperti Jaksa Agung dan Kapolri dinilai sarat kompromi dengan partai politik pendukung. Terlebih dengan penunjukkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Presiden Jokowi tak membatalkan pencalonannya sebagai Kapolri meski telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Menanggapi hal itu, Basuki justru membela Jokowi habis-habisan. Menurut dia, banyak pihak yang tidak mengenal Jokowi secara baik, sehingga menuding hal-hal negatif kepada mantan pendampingnya memimpin Jakarta tahun 2012-2013 lalu.

"Kalian tidak mengenal beliau dengan baik, itu persoalannya. Jadi banyak sekali hal yang saya tidak bisa ceritakan di sini. Sebetulnya, saya melihat beliau tidak berubah kok dari dulu sikapnya, cuma masalahnya orang-orang mempersepsikan penegakkan hukum Pak Jokowi lemah, padahal tidak," kata Basuki. 

Kemudian, saat wartawan bertanya apa contoh konstitusi yang ditegakkan oleh Jokowi, Basuki enggan menjawabnya. "Enggak mau cerita saya, nanti buka sendiri saja," lanjut Basuki.

Dia menyarankan kepada Jokowi untuk tetap konsisten patuh pada konstitusi. "Jangan dengarkan konstituen mau apa. Kalau terjadi pertentangan antara konstituen dan konstitusi, Presiden harus taat konstitusi," pungkas mantan politisi Partai Gerindra itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com