Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ahok Semakin Pro-orang Kaya..."

Kompas.com - 30/01/2015, 09:25 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mengizinkan kendaraan pribadi melintas di jalur transjakarta menuai kritik. Salah satunya dari pengamat transportasi, Izzul Waro. Ia mengaku heran dengan berbagai kebijakan serta wacana Basuki yang menurut dia semakin memberi akses bagi warga mampu dan memiliki kendaraan pribadi, mulai dari pelarangan perlintasan kendaraan bermotor roda dua hingga wacana kendaraan pribadi melintas di jalur transjakarta. 

"Alasan utama terlaksananya pelarangan roda dua untuk menekan angka kecelakaan bukan sebagai sosialisasi penerapan electronic road pricing (ERP). Dari situ saja sudah kelihatan diskriminasi. Sekarang, wacana kendaraan pribadi melintas di jalur transjakarta, itu sangat menyalahi konsep pembangunan transportasi, dan Ahok (Basuki) semakin pro-orang kaya," kata Izzul, Jumat (30/1/2015). 

Izzul menjelaskan, jalur transjakarta dibangun secara khusus untuk angkutan umum berbasis massal. Pembangunan jalur itu bertujuan agar mampu menarik pengendara kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi massal yang melintas di sana. Langkah ini pun diyakini mampu menekan angka kemacetan lalu lintas di Ibu Kota. Artinya, selain angkutan umum, tidak boleh ada kendaraan yang melintas di jalur tersebut. 

Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu menyarankan agar Basuki lebih fokus untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau ERP. "Kalau mau ambil duit orang kaya dan dialihkan ke bus, ya ambil saja dari keuntungan ERP. Kalau diperbolehkan melintas di jalur transjakarta, itu salah besar, sama saja dengan kebijakan enam ruas jalan tol dalam kota yang memberikan karpet merah kepada pengguna kendaraan pribadi," kata Izzul. 

Basuki mewacanakan kendaraan pribadi orang kaya atau berpenghasilan tinggi bisa menggunakan jalur transjakarta. Ide tersebut muncul setelah teman Basuki memarahinya karena telah membayar pajak kendaraan pribadi dengan tinggi, tetapi tidak boleh menggunakan jalur tersebut.

Kendati demikian, lanjut Izzul, penerapan wacana ini tentunya diiringi dengan kompensasi yang sebanding. Menurut Izzul, apabila Basuki merealisasikan keinginan temannya, hal itu hanya memunculkan kesenjangan sosial di antara warga Jakarta.

Namun, ia berpikir, jarak kedatangan antar-transjakarta masih membutuhkan tiga hingga lima menit sehingga masih ada celah bagi kendaraan pribadi untuk melintas di jalur tersebut.

"Makanya saya mau pasang banyak 'bus stop busway', dan separatornya harus ditinggikan. Orang-orang yang sok kaya boleh masuk, tetapi Anda harus tempelkan e-money ke dalam dasbor mobil Anda di depan, dan belakang. Dengan begitu, saat dia (kendaraan orang kaya) masuk, ini portal 'bus stop busway' terbuka dan dipotong Rp 50.000. Kalau masih banyak kendaraan melintas di jalur transjakarta, kami naikkan tarifnya jadi Rp 100.000, dan seterusnya," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com