Saat Akan Ditertibkan, Pedagang Mengaku Bayar Rp 3,5 Juta Per Tahun ke Petugas

Padahal dua bangunan lain yaitu seperti warung rokok dan tukang tambal ban sudah rata dengan tanah karena ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sekitar pukul 08.30, Saminten (50) kaget bangunan tempat berjualannya ingin dihancurkan oleh aparat Satpol PP.

Dia mengaku sudah membayar sewa lapak pedagang kaki lima (PKL) berukuran 2 meter x 50 sentimeter kepada oknum aparat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Uang yang dikeluarkannya tak tanggung-tanggung yaitu Rp 3,5 juta per tahun untuk berdagang soto.

"Kalau dulu saya bayar per bulan sebesar Rp 450.000 kepada Pak Dori (oknum-red) yang bekerja di kantor kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Sudah empat tahun ini bayarnya per tahun," kata wanita yang berdagang sejak delapan tahun lalu di lapak dagangannya yang masih berdiri tegak di Jalan Bungur Raya.

Ibu dari tiga orang anak itu menceritakan tentang pungutan liar yang dilakukan aparat Kelurahan Kebayoran Baru Selatan itu. Menurut dia, bangunan itu sebelumnya ditempati oleh Ketua RW. Namun, karena sudah tidak ditempatkan, sejak 2006 dia mulai menyewa lapak itu.

"Pak Dori yang selalu mengambil uangnya. Dia minta duit sewa karena yang bangun," kata wanita asli Klaten, Jawa Tengah itu.

Kata dia, Kelurahan baru memberitahu dua kali sebelum mau melakukan penertiban. Sehingga, dia diberi waktu satu hari untuk tidak berdagang kembali.

"Tadi pas penertiban semua belanjaan saya sudah dimasak dalam dua panci besar. Masa enggak jualan padahal semuanya belanjaan sudah dimasak," ujarnya.

Selama satu hari, dia mengaku bisa mengantongi keuntungan sebesar Rp 100.000. Untuk satu porsi soto betawi dia menjual dengan harga Rp 12.000.

"Kalau dibongkar saya mau jualan di mana? Semua langganan sudah tahunya di sini semua. Baik karyawan dan orang-orang kelurahan atau kecamatan," kata dia.

Saminten mengaku sempat dimarahi oleh Dori karena melaporkan hal itu kepada Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi. Padahal, dia hanya berusaha untuk jujur dan mengungkap fakta adanya pungutan liar dari oknum aparat.

"Sekarang kuitansi sewa lapak saya sudah dibawa Pak Wakil Wali Kota. Saya sebenarnya mau saja didata dan menjadi pedagang binaan Pemprov DKI. Tetapi, harus tahu mau jualan di mana," kata dia.

Kabur

Warta Kota mencoba menyusuri Kantor Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Diketahui, Dori adalah nama panggilan staf dari kelurahan yang mempunyai nama asli Amsori Masu'd.

Dengan menggunakan batik dan jaket berwarna hitam, Dori kabur dengan membawa motor keluar dari kantor Kelurahan. Ketika dipanggil dia tidak menyahut panggilan itu.

Padahal, jurnalis ingin mencoba konfirmasi soal pungutan liar yang dituduhkan kepadanya. (Bintang Pradewo)