Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seniman Ingin Bertemu Gubernur

Kompas.com - 08/02/2015, 07:15 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Para seniman yang aktif berdialog di Taman Ismail Marzuki berikut institusi Pusat Kesenian Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta ingin bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama secara langsung.

Sejak rencana penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola PKJ, lantas pergub diundangkan, hingga pelantikan pegawai Unit Pelaksana PKJ TIM, para seniman belum bisa bertemu Gubernur.

Sejumlah seniman itu di antaranya Leon Agusta, Arsono, Syahnagra, Sudibyo, Aisul Yanto, Aidil Usman, Krisno Bossa, Bambang Subekti, Irawan Karseno, Aisul Yanto, Sri Warso Wahono, dan Danarto. Obrolan mereka tampak sangat emosional, bahkan terjadi perang mulut antara Irawan dan Leon. Mereka berembug di TIM, Jumat (6/2/2015).

Danarto datang belakangan dan berada di ruangan terpisah. Intinya, mereka ingin menjernihkan kisruh pendapat mengenai pergub itu dengan langsung berdialog dengan Gubernur.

”Kalau kita bicara sekarang, siapa yang mau mendengar,” kata Leon. Beberapa kali sejumlah seniman ingin berdialog dengan Gubernur, tetapi selalu diwakilkan. Pertama, mereka ditemui Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan Sylviana Murni, lalu Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Berikutnya mereka hanya bisa bertemu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Purba Hutapea dan Kepala UP PKJ TIM Isti Hendarti.

”Masak waktu itu wakil gubernur bilang, saya saja yang menemui seniman sambil lesehan. Memangnya kami ini warga bantaran sungai yang menolak direlokasi. Kami ingin bertemu Gubernur yang mencanangkan Jakarta sebagai kota kebudayaan, secara langsung,” papar Arsono, pematung.

Ketegangan antara Ketua DKJ Irawan Karseno dan Leon Agusta terjadi karena kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Leon merasa Irawan sebagai Ketua DKJ tidak berpihak kepada seniman, terlihat dari sikap Irawan yang menempatkan diri sebagai moderator dan duduk bersama pejabat Pemprov DKI Jakarta dalam acara dialog, beberapa waktu lalu. Sebaliknya, Irawan merasa TIM adalah rumah bersama mereka sehingga wajar jika ia menyambut tamu yang datang.

Sastrawan Danarto menginginkan semua bisa berbicara dengan kepala dingin. Ia mendukung dialog seniman dan Ahok tanpa perantara. ”Sudahlah, kita sudah tua, jangan marah-marah lagi,” katanya.

Arsono mengatakan, karut-marut ini terjadi karena masing-masing memahami masalah dengan berbeda. Dialog dengan Gubernur berikut jajarannya bisa jadi wadah saling mendengar.

”Seniman juga supaya tahu lebih jelas apa, sih, UPT bagaimana kerjanya. Sebaliknya mereka mau mendengarkan uraian kita. Setelah itu, kan, jadi seimbang. Pak Ahok perlu mendengarkan langsung dan bisa bersikap apakah mau memihak seniman atau tidak. TIM mau dikembangkan atau ditutup,” katanya.

Menurut Leon, tugas seniman adalah mengembalikan TIM pada rel sejarahnya. DKJ sebagai lembaga yang memberi masukan kepada Gubernur DKI harus mampu melahirkan gagasan dan kerja besar. Ia mencontohkan, bagaimana membangun pusat kesenian internasional.

”Kita, PKJ dan DKJ harus sejalan. DKJ agar bisa membikin agenda besar yang memenuhi gagasan Ali Sadikin, membuat TIM pusat kesenian yang besar. Ahok tidak memiliki ahli kesenian dan kebudayaan, maka kita berharap kepada DKJ,” papar Leon.

Syahnagra menambahkan, TIM lahir dari gagasan seniman dan diamini Ali Sadikin. ”Apa pun yang menjadi perdebatan dan berantem di TIM adalah perdebatan artistik. Seniman punya peradaban. Seniman harus tegas, jangan cari muka karena proyek ini-itu. Ini masalah kehormatan, bukan urusan berapa miliar atau triliun dana untuk TIM, katanya.

Kepala PKJ TIM Bambang Subekti mengatakan, Pergub Nomor 109 akan direvisi, seperti dikatakan Purba Hutapea. Revisi itu perlu dilakukan karena banyak hal belum terjawab dan diwadahi di pergub. ”Namun, seperti apa revisinya, kita kan belum tahu,” katanya.

Intinya, para seniman berharap bisa terjadi dialog secara jernih dengan Gubernur. (Susi Ivvaty)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber KOMPAS
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com