Banjir Jakarta, Momentum Berbenah

Tidak hanya terjebak banjir, warga juga mengalami kemacetan lalu lintas yang menggila. Maka, lengkaplah penderitaan warga; terjebak banjir dan kemacetan. Di media sosial, banyak pengguna media sosial mempertanyakan kinerja jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Banjir adalah persoalan kronis Jakarta. Bahkan, sejak zaman kolonial Belanda, ketika masih bernama Batavia, Jakarta sudah kebanjiran, yaitu pada 1621, 1654, 1873, dan 1918. Pada dua dekade terakhir, banjir besar kerap terjadi, di antaranya pada 1979, 1996, 1999, 2002, 2007, dan 2012.

Apakah banjir pada awal 2015 termasuk besar? Besar atau tidak, relatif. Meski banjir kali ini bukanlah banjir kiriman dari Bogor, dampaknya tetap besar. Wilayah permukiman di Jakarta Utara cukup banyak, termasuk perumahan elite yang dihuni warga kelas menengah dan pembayar pajak.

Apa yang telah dikerjakan Gubernur dan jajarannya untuk mengurangi dampak banjir? Tentu tidak cukup hanya dengan mengimbau warga agar tidak membuang sampah ke sungai ataupun menyeret mereka ke pengadilan untuk membayar denda. Juga tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa Jakarta sudah kebanjiran sejak zaman Belanda.

Perlu ada upaya nyata mengurangi dampak banjir. Perbaikan dan pembersihan saluran/gorong-gorong dan pemeriksaan pompa air perlu dilakukan setiap waktu, bukan hanya menjelang musim hujan. Selain itu, perlu kebijakan menyeluruh terkait tata ruang Jakarta. Janganlah semua lahan kosong dijadikan hutan beton! Jakarta juga perlu hutan bakau di pantura, hutan kota, taman, dan danau!

Publik juga bertanya, bagaimana koordinasi dengan PLN terkait pemadaman listrik yang berdampak pada tidak berfungsinya pompa air sehingga kawasan Istana kemasukan air? Dalam kasus banjir, Gubernur DKI Jakarta harus tampil sebagai pengendali utama Ibu Kota. Begitu membaca tanda-tanda alam Jakarta bakal kebanjiran, sebaiknya Gubernur langsung menggelar rapat koordinasi lintas sektoral.

Dua masalah kronis Jakarta adalah banjir dan kemacetan, ”warisan” yang belum terpecahkan hingga saat ini. Gubernur Basuki sebaiknya memfokuskan diri menyelesaikan dua persoalan ini dengan serius. Jangan menganggap banjir dan kemacetan hanya persoalan biasa sehingga hanya ditangani dengan cara yang biasa.

Rakyat Jakarta tentu tidak pernah puas dengan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski sudah membayar berbagai pajak kepada pemerintah, warga belum mendapatkan layanan yang memuaskan. Apalagi jika dikaitkan dengan rencana gaji tinggi yang akan diterima PNS Jakarta.

Gubernur Basuki sebaiknya memberikan target kepada PNS di jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan dua persoalan klasik itu melalui penilaian kinerja yang ketat. Apa yang sudah dilakukan lurah, camat, kepala dinas, wali kota untuk membantu mengurangi banjir dan kemacetan di Ibu Kota? Jika tak ada satu pun yang mampu menyelesaikan ”pekerjaan rumah” itu, untuk apa PNS digaji tinggi?

Banjir pada awal Februari ini momentum yang baik bagi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan jajarannya untuk berbenah, berubah, dan membuktikan diri bahwa pegawai negeri sipil Jakarta layak mendapat gaji tinggi. Jangan pernah menganggap banjir dan kemacetan hanya persoalan biasa! (Robert Adhi KSP)