Calo Tanah Teror Warga Pesanggrahan

Menurut Yayan, para calo itu melakukan berbagai cara membujuk warga agar melepas tanahnya dengan harga yang mereka kehendaki. Terkadang, tambah Yayan, ditambah dengan cara pemaksaan, intimidasi, dan teror.

"Ke saya saja sampai datang tiga kali. Awalnya mereka datang menawarkan harga, tapi saya tolak. Kemudian datang lagi membawa berita mau ada pengukuran dan pendataan lahan, tapi saya nggak kasih data juga. Nah yang ketiga bikin kesal, mereka bilang kalau warga yang nggak ngajuin harga sekarang, mau diikuti sidang, penentuan harga nanti ditentukan oleh pengadilan," keluh Yayan, kesal.

Namun, firasat Yayan terbukti benar. Seluruh ancaman dan kabar buruk cari calon itu tidak pernah terjadi hingga kini. Karena itu, dia secara meminta ke pihak Pemkot Jakarta Selatan untuk kembali proaktif menyampaikan informasi maupun sosialisasi secara langsung terkait kelanjutan proyek normalisasi Kali Pesanggarahan tersebut.

"Ya kalau ditanya, kita maunya pemerintah bisa terbuka, kasih tahu apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupin. Kalau memang proyek Kali Pesanggrahan dibatasi atau diterusin, ya kasih tahu ke kita, musyawarah baik-baik sama warga," ujarnya.

Rumah Yayan terletak di belakang Gedung ITC Cipulir, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Pada Jumat (30/1) lalu, selain Yayan, warga lainnya yang lahannya akan terkena proyek normalisasi Kali Pesanggrahan mengaku sering didatangi makelar-makelar tanah.

"Nah itu (makelar-red) yang ditakutin, ada beberapa orang pake baju rapi kayak orang pemerintahan, ngakunya sih dari kementerian, nawarin kita kerja sama. Mereka meminta KTP sama KK warga, eh nggak tahunya calo," jelas Yuli (41), warga RT 04/03 Ulujami.

Kerja sama yang ditawarkan beberapa orang calo kepada warga tersebut awalnya dianggap baik karena para pria tersebut memaparkan penawaran bagus atas nilai ganti rugi lahan, yakni sebesar dua kali lipat dari harga jual tanah saat ini. Namun, satu hal yang membuatnya curiga adalah para calo secara langsung meminta salinan kopi mulai dari identitas pemilik bidang dan sertifikat lahan kepada masing-masing warga yang termasuk dalam trase pembangunan normalisasi Kali Pesanggrahan.

"Tahu begitu kita curiga, itu orang pemerintah beneran bukan? Soalnya kalo memang benar orang pemerintah, kenapa mereka minta data-data kita, seharusnya kan mereka sudah punya," jelas Yuli dengan nada tinggi.