Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Tegaskan Penyusunan APBD DKI Tetap Gunakan "E-budgeting"

Kompas.com - 16/02/2015, 21:21 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan menggunakan sistem e-budgeting di dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI.

Basuki menjelaskan, program ini merupakan instruksi Joko Widodo ketika masih menjadi Gubernur DKI. Hanya saja saat penyusunan anggaran tahun 2013 dan 2014, pihaknya masih menerima banyak penolakan. Sehingga, tahun 2015 ini, Basuki menegaskan akan memaksa seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menggunakan e-budgeting. 

"(e-budgeting) ini kan programnya Pak Jokowi, Presiden ingin e-budgeting," kata Basuki di Gedung BKKBN, Jakarta Timur, Senin (16/2/2015).

Apabila sistem e-budgeting sukses menghilangkan anggaran "siluman", maka Jakarta akan menjadi model bagi provinsi lainnya. Selain itu, sistem e-budgeting juga dapat diterapkan di tingkat pemerintah pusat. Nantinya, Presiden bisa mengunci seluruh anggaran kementerian serta provinsi. Apabila ada kegiatan yang dirasa tidak masuk akal, Presiden bisa langsung mencoret dan mengunci kegiatan. 

Sistem e-budgeting ini, lanjut Basuki, dapat mencegah oknum PNS maupun legislatif untuk bermain-main anggaran. Sebab, pihak yang memiliki kata kunci (password) e-budgeting hanyalah Gubernur, Sekda, Kepala Bappeda, dan Kepala BPKD DKI.

"Tanpa password saya, Sekda, Kepala Bappeda, dan lainnya, kamu enggak bisa ubah anggaran. Nah, sistem ini yang mereka (DPRD) protes. Kalau (susun) anggaran masih pakai microsoft excel, pasti (anggaran) kamu ubah-ubah," kata Basuki. 

Sistem e-budgeting digunakan sejak pengusulan anggaran di dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS). Setiap mata anggaran yang diusulkan ini harus disetujui Basuki sebagai pimpinan tertinggi di Ibu Kota.

Basuki memiliki hak untuk mencoret anggaran yang dirasanya tidak perlu. Kemudian jika APBD sudah disahkan dalam paripurna, tidak perlu lagi ada pembahasan antara komisi dengan SKPD DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

Megapolitan
Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Megapolitan
Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Megapolitan
Uang Korban Dipakai 'Trading', Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Uang Korban Dipakai "Trading", Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Megapolitan
Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' Berhasil Diidentifikasi

Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" Berhasil Diidentifikasi

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Megapolitan
Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Megapolitan
Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com