Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/02/2015, 15:17 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, tiket bus transjakarta akan terintegrasi dengan kopaja AC, angkutan perbatasan terintegrasi busway (APTB), dan bus kota lainnya. Semua angkutan umum itu akan berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta.

Basuki menyadari bahwa kebijakan ini akan mendapat perlawanan dari para pengemudi (sopir). "Susahnya lagi kan pasti ada perlawanan dari sopir bus kelas menengah ini yang biasa enak semaunya, berhenti sesukanya, bebas rokok, dan sebagainya. Kalau mereka disuruh ikut aturan dan digaji, dia pasti enggak suka," kata Basuki di Balai Kota, Senin (23/2/2015).

Apabila angkutan ini sudah terintegrasi dengan bus transjakarta maka warga cukup membayar sekali tarif. Pemprov DKI akan membayar angkutan tersebut dengan sistem rupiah per kilometer. Ia mengaku, kebijakan ini dapat menaikkan tarif tiket.

Kendati demikian, Pemprov DKI akan menyubsidi tarif tiket yang membuat warga tidak perlu membayar mahal. Subsidi harga tiket transportasi massal akan diambil dari alokasi anggaran public service obligation (PSO).

"Jadi ini subsidi yang kita katakan dengan naik bus, bukan subsidi memberikan bensin murah, tapi itulah PSO. Misalnya tiket aslinya Rp 10.000, nah warga cuma perlu bayar Rp 5.000 atau Rp 6.500 per sekali naik, nanti sisanya kami yang bayar," kata Basuki.

Kendati demikian, mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku, integrasi transportasi massal ini membutuhkan waktu lama.

Sebagai informasi, tahun ini, Pemprov DKI telah memberikan anggaran untuk PS0 sebesar Rp 1,3 triliun, untuk subsidi tiket bus transjakarta seharga Rp 3.500 per tiket. Harga ini belum pernah naik sejak 2006. PSO itu juga dialokasikan untuk pengoperasian bus tingkat gratis, yang juga dikelola PT Transjakarta. Sementara subsidi yang diberikan Pemprov DKI untuk tiket bus transjakarta selalu naik setiap tahunnya.

Pada tahun 2012, subsidi yang diberikan mencapai Rp 253.682.000.000, lalu meningkat pada 2013, dengan jumlah subsidi yang diberikan sebesar Rp 468.945.420.000. Jumlah subsidi kembali meningkat pada tahun 2014, mencapai Rp 830.449.999.000.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Adian Napitupulu Ajak Pedemo Audiensi Soal Hak Angket di Dalam Gedung DPR

Adian Napitupulu Ajak Pedemo Audiensi Soal Hak Angket di Dalam Gedung DPR

Megapolitan
Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Megapolitan
Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Megapolitan
Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Megapolitan
Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Megapolitan
Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Megapolitan
Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi 'Food Estate' Jakarta

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi "Food Estate" Jakarta

Megapolitan
Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Megapolitan
Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Megapolitan
Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Megapolitan
Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Megapolitan
KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com