Ahok dan Anggota DPRD DKI Akan Dipertemukan Mendagri

"Mungkin sama legislatif juga, tinggal tunggu waktunya," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (27/2/2015). 

Hanya saja, menurut dia, pangkal permasalahan kisruh APBD 2015 ini bukanlah karena kurangnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Ia menegaskan tidak akan memasukkan usulan anggaran "siluman" senilai Rp 12,1 triliun ke dalam APBD. Sementara itu, APBD yang diserahkan ke Kemendagri adalah anggaran yang disahkan dalam rapat paripurna pengesahan pada 27 Januari 2015 lalu. Di dalam dokumen APBD itu, tidak ada usulan anggaran "siluman" senilai Rp 12,1 triliun.

"Anda suruh saya masukkin Rp 12,1 triliun ke APBD, gimana mau komunikasi? Itu saja. Jadi, sebenarnya kalau saya mau masukkin, baik-baik semua kok pasti, kami komunikasi, tapi ya saya harus transparan," kata Basuki. 

Usulan anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun itu salah satunya bakal dialokasikan untuk pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) di sekolah dan kantor kelurahan serta kecamatan.

Menurut dia, anggaran sebesar Rp 12,1 triliun itu lebih baik dialokasikan untuk program unggulan dibanding anggaran yang tidak prioritas. Usulan tersebut merupakan potongan dari anggaran program unggulan DKI lainnya.

"Bayangin kalau Rp 12 triliun, ada yang minta rumah susun, saya bisa bangun rumah susun. Tahu enggak bisa dapat berapa? 60.000 unit loh. Kalau kamu beli UPS 1 sekolah Rp 6 miliar, saya sudah bisa bikin gedung baru kalau di kampung saya. Kemudian, kalau pengadaan UPS di kantor lurah Rp 4,2 miliar, saya sudah bisa renovasi habis plus ditambah genset yang model rumah sakit. Ya (usulan anggaran siluman) itu enggak masuk akal saja," kata Basuki.