"Proyek Buku Trilogi, Dinas Pendidikan Caper Sama Ahok"

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI itu juga memastikan pengadaan buku tersebut tidak pernah dibicarakan dalam pembahasan selama ini. "Bukan dari Komisi E, yakin deh saya selalu datang setiap rapat," kata Steven, saat dihubungi, Sabtu (28/2/2015).

Ia pun mengaku tidak mengetahui usulan anggaran itu datang dari mana. Hanya saja, ia mengisyaratkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait atau Dinas Pendidikan lah yang menyelipkan anggaran tersebut.

"Mungkin eksekutifnya, SKPD-nya (yang mengusulkan anggaran). Mereka caper (cari perhatian) sama Ahok (Basuki)," kata anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu. 

Sebelumnya diketahui, terdapat program pengadaan buku trilogi Ahok di RAPBD 2015 versi DPRD, yakni yang melalui pembahasan komisi setelah paripurna pengesahan. [Baca: Ada Anggaran Proyek Buku Trilogi Ahok Senilai Rp 30 Miliar di RAPBD 2015]

Sementara Pemprov DKI mengajukan dokumen APBD DKI yang telah disahkan pada paripurna kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 PUU-XI Tahun 2013 perihal pembahasan APBD pasca-putusan MK dan penghematan serta permohonan anggaran belanja. 

Pengadaan buku trilogi Ahok itu ditemukan di pos anggaran Dinas Pendidikan. Basuki maupun Dinas Pendidikan tidak merencanakan pengadaan buku tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pagu anggaran untuk pengadaan buku tersebut.

Hanya saja, setelah melalui proses pembahasan Komisi E (bidang kesejahteraan masyarakat) DPRD DKI, pengadaan buku trilogi tersebut dianggarkan hingga Rp 30 miliar.

Terdapat tiga judul buku trilogi Ahok yang direncanakan: yakni Nekat Demi Rakyat (senilai Rp 10 miliar), dari Belitung Menuju Istana (senilai Rp 10 miliar), dan Tionghoa Keturunanku, Indonesia Negaraku (senilai Rp 10 miliar). [Baca: Ahok: Anggaran Buku Trilogi Ada di RAPBD Versi DPRD]

Anggaran ini telah ditandatangani oleh Pimpinan Banggar yang menangani bidang kesejahteraan masyarakat Mohamad Taufik, Ketua Komisi E Pantas Nainggolan, Wakil Ketua HM Ashraf Ali, dan Sekretaris Fahmi Zulfikar.