Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/03/2015, 09:00 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Adanya usulan program pengadaan buku trilogi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuat sang Gubernur geram. Ia merasa dijebak atas anggaran yang diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 versi DPRD DKI. Pasalnya, anggaran ini tidak diusulkan di dalam RAPBD yang telah disahkan dalam paripurna dan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu. 

Pengadaan buku trilogi Ahok itu ditemukan di pos anggaran Dinas Pendidikan. Basuki maupun Dinas Pendidikan tidak merencanakan pengadaan buku tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pagu anggaran untuk pengadaan buku tersebut. Hanya saja, setelah melalui proses pembahasan di Komisi E (bidang kesejahteraan masyarakat) DPRD DKI, pengadaan buku trilogi tersebut dianggarkan hingga Rp 30 miliar. (Baca: Ada Anggaran Proyek Buku Trilogi Ahok Senilai Rp 30 Miliar di RAPBD 2015)

Terdapat tiga judul buku trilogi Ahok yang direncanakan, yakni Nekad Demi Rakyat (senilai Rp 10 miliar), Dari Belitung Menuju Istana (senilai Rp 10 miliar), dan Tionghoa Keturunanku, Indonesia Negaraku (senilai Rp 10 miliar).

"Gila, ngapain bikin buku trilogi? Itu namanya fitnah banget. Gila gue masih mampu bikin buku (pakai biaya) sendiri," kata Basuki, di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015) lalu.

Mengetahui adanya usulan pengadaan buku senilai Rp 30 miliar itu, Basuki langsung menyisir menggunakan sistem e-budgeting. Menurut Basuki, anggaran itu lebih baik dialihkan untuk pembiayaan renovasi sekolah maupun perbaikan kualitas pendidikan lainnya.

"Makanya ada permintaan (pengadaan buku trilogi) itu, saya kaget," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Program pengadaan buku trilogi Ahok di RAPBD 2015 versi DPRD, yakni yang melalui pembahasan komisi setelah paripurna pengesahan. Sementara Pemprov DKI mengajukan dokumen APBD DKI yang telah disahkan pada paripurna kepada Kemendagri. (Baca: Ahok: Anggaran Buku Trilogi Ada di RAPBD Versi DPRD)

Hal ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 PUU-XI Tahun 2013 perihal pembahasan APBD pasca-putusan MK dan penghematan serta permohonan anggaran belanja. Anggaran ini telah ditandatangani oleh Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) yang menangani bidang kesejahteraan masyarakat Mohamad Taufik, Ketua Komisi E Pantas Nainggolan, Wakil Ketua HM Ashraf Ali, dan Sekretaris Fahmi Zulfikar. 

Komisi B tak mengaku

Ashraf Ali enggan berbicara banyak perihal anggaran "siluman" ini. Ia juga mengaku tidak mengetahui munculnya anggaran tersebut. Padahal, di dokumen tersebut, ia turut membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan.

"Itulah yang saya enggak mengerti (ada anggaran pengadaan buku trilogi Ahok). Tapi nanti deh obrolin pas ketemu saja, jangan dibicarakan di telepon, enggak enak. Saya baca, memang ada (anggaran pengadaan buku trilogi Ahok)," kata Ashraf. 

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Steven Setiabudi Musa. Ia menampik telah mengusulkan pengadaan buku trilogi Ahok ke dalam RAPBD DKI 2015. Anggota Banggar DPRD DKI itu juga memastikan pengadaan buku tersebut tidak pernah dibicarakan dalam pembahasan selama ini.

Hanya saja, ia mengisyaratkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait atau Dinas Pendidikan-lah yang menyelipkan anggaran tersebut. "Mungkin eksekutifnya, SKPD-nya (yang mengusulkan anggaran). Mereka caper (cari perhatian) sama Ahok (Basuki)," kata anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu. (Baca: "Proyek Buku Trilogi, Dinas Pendidikan Caper Sama Ahok")

Disdik pun tak mengaku

Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budhiman mengaku tidak mengetahui pengadaan buku tersebut. Ia menampik tudingan anggota DPRD Komisi E. Pihak Dinas Pendidikan, lanjut Arie, tidak pernah mengusulkan pengadaan buku trilogi tersebut.

"Soal buku trilogi tersebut tidak ada dalam usulan anggaran Dinas Pendidikan versi eksekutif. Jadi pertama, kami tidak tahu-menahu sebelumnya. Kedua, anggaran itu tidak pernah diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan ketiga tidak pernah ada pembahasan pengadaan buku itu. Seluruh data temuan yang dirilis tidak pernah diusulkan dan tidak ada dalam APBD 2015 usulan Pemprov DKI," tegas Arie.

Lalu, siapa yang mengusulkan anggaran buku tersebut?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi 'Food Estate' Jakarta

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi "Food Estate" Jakarta

Megapolitan
Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Megapolitan
Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Megapolitan
Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Megapolitan
Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Megapolitan
KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

Megapolitan
15 Remaja di Depok Gagal Tawuran, Langsung Dibawa ke Kantor Polisi

15 Remaja di Depok Gagal Tawuran, Langsung Dibawa ke Kantor Polisi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Ponsel Jemaah Sering Ketinggalan, Marbut Masjid Al Jabr: Kalau Saya yang Temukan, Pasti Aman

Ponsel Jemaah Sering Ketinggalan, Marbut Masjid Al Jabr: Kalau Saya yang Temukan, Pasti Aman

Megapolitan
Polisi Tangkap Pasutri di Tangerang yang Tawarkan Prostitusi Anak secara 'Online'

Polisi Tangkap Pasutri di Tangerang yang Tawarkan Prostitusi Anak secara "Online"

Megapolitan
F-Golkar DKI Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis dan Pertahankan KJMU

F-Golkar DKI Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis dan Pertahankan KJMU

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com