Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/03/2015, 09:53 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Penyelewengan anggaran diduga telah terjadi di Dinas Pendidikan selama tahun 2014. Hal itu terkait dengan pembelian UPS dengan harga tidak wajar di beberapa sekolah, kebanyakan di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengakui dirinya kecolongan. Namun, ia menolak dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sebab, kata Lasro, pejabat yang dianggap sebagai kuasa pemegang anggaran (KPA) adalah kepala suku dinas (Kasudin) di wilayah yang bersangkutan, dalam hal ini Kasudin di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. (Baca: Menelusuri Perusahaan Pemenang Tender Pengadaan UPS Sekolah di DKI)

"Jadi karena otonomi daerah, pengadaan di wilayah dilakukan di sudinnya masing-masing. Sudin dan kepala UPT. Saya hanya pengendali umum saja. Jadi soal pengajuan, eksekusi, dilakukan oleh KPA. Jadi SK-nya lahir dari mereka," kata Lasro, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/3/2015).

Pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Inspektorat itu menyebutkan, dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa, KPA akan mengirim 7-9 orang yang tergabung dalam sebuah kelompok kerja (pokja). Selain itu, KPA juga berwenang menunjuk pejabat yang akan berperan sebagai Pejabat Pemegang Komitmen (PPK). Pokja dan PPK-lah yang nantinya akan berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP). (Baca: Penjelasan Mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI soal Anggaran Siluman)

Sebagai informasi, mulai tahun 2014, seluruh proses pengadaan barang dan jasa di DKI Jakarta telah menerapkan sistem e-catalogue melalui ULP. Pejabat yang saat itu menempati posisi sebagai Kepala ULP adalah I Dewa Gede Sony Aryawan. (Baca: "Anggaran UPS untuk Satu Sekolah Rp 6 Miliar Enggak Make Sense")

"Sejak 2014, semua pengadaan barang dan kontruksi di atas Rp 200 juta dilaksanakan melalui ULP. Kalau di bawah Rp 200 juta langsung melalui SKPD. Jadi kalau sekarang terjadi dinamika pengadaan barang dan jasa, terkait dengan pemilihannya, itu ditanyakan pada ULP," jelas Lasro.

Meski demikian, Lasro enggan menyebut pejabat-pejabat yang disebutnya di atas terlibat dalam penyelewengan anggaran. Menurut Lasro, ia lebih memilih menunggu hasil penyelidikan KPK.

Sebagai informasi, pada Jumat (27/2/2015), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendatangi Kantor KPK untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dari 2012-2014, dan dugaan percobaan tindak pidana korupsi pada tahun 2015. "Nanti kita lihat hasilnya," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Megapolitan
Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Megapolitan
Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Megapolitan
Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi 'Food Estate' Jakarta

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi "Food Estate" Jakarta

Megapolitan
Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Megapolitan
Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Megapolitan
Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Megapolitan
Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Megapolitan
KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

Megapolitan
15 Remaja di Depok Gagal Tawuran, Langsung Dibawa ke Kantor Polisi

15 Remaja di Depok Gagal Tawuran, Langsung Dibawa ke Kantor Polisi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com