Warga Minta Perbaikan Jalan, Bukan UPS Seharga Rp 4,22 M

Menurut Ali, proses untuk menganggarkan sesuatu dimulai dari usulan di masyarakat. Sedangkan UPS sendiri bukan hal penting bagi masyarakat. "UPS ini kan fasilitas kantor, bukan masyarakat yang usulkan. Tidak ada dalam Musrenbang 2014 lalu," tutur Ali kepada Kompas.com, Senin (2/3/2015).

Ali menambahkan, usulan masyarakat yang ada di Musrenbang 2014 untuk dianggarkan kemudian di APBD DKI tahun 2015 kebanyakan hal-hal teknis, seperti perbaikan jalan, perbaikan taman, pelaksanaan BPJS, pengadaan gerobak sampah, dan sebagainya.

Untuk kegiatan di masyarakat sendiri, tambah Ali, tidak ada yang berkaitan dengan perangkat UPS. Masyarakat pun hanya mengusulkan beberapa fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung untuk kegiatan seperti Karang Taruna.

Terkait penganggaran UPS sebesar Rp 4,2 miliar, Ali menegaskan baik masyarakat maupun pihak Kecamatan Cengkareng tidak mengusulkan sama sekali. Dia pun bingung kenapa bisa muncul anggaran itu di dalam RAPBD DKI tahun 2015.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan dokumen RAPBD 2015 versi DPRD yang diterima Kompas.com, besaran anggaran pengadaan UPS untuk 56 kelurahan dan delapan kecamatan di Jakarta Barat adalah Rp 4.220.000.000. [Baca: DPRD Juga Usulkan 56 Kelurahan di Jakbar Dapat UPS Seharga Rp 4,2 Miliar]

Dengan harga Rp 4.220.000.000 per UPS, berarti total anggaran untuk pengadaannya mencapai Rp 270.080.000.000. Usulan proyek pengadaan UPS untuk kecamatan dan kelurahan itu yang dicantumkan dari lembar 190 hingga 192 RAPBD hasil pembahasan di Komisi A DPRD. [Baca: Di Kecamatan Cuma Ada 4 Komputer, Buat Apa UPS Seharga Rp 4,22 Miliar?]

Setiap lembar ada paraf Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi A. Hasil pembahasan itu ditandatangani di Jakarta pada 27 Januari 2015. Yang membubuhkan tanda tangan adalah Pimpinan Badan Anggaran Ir H Triwisaksana Msc, Ketua Komisi A H Riano P Ahmad, Wakil Ketua H Petra Lumbun SH MH, Sekretaris Syarif M SI.