Yang Penting buat Warga adalah Jalan Bagus dan Tidak Banjir, Bukan UPS

Seperti diketahui, mata anggaran pengadaan UPS masuk di dalam draf seperti yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 versi DPRD.

Adapun proses pengusulan sesuatu yang kemudian dilanjutkan ke dalam RAPBD akan berawal dari musrenbang. Musrenbang merupakan sebuah proses yang bertujuan menampung usulan-usulan masyarakat terkait dengan hal-hal yang mereka butuhkan.

Camat Tambora Mursidin mengatakan, yang diinginkan masyarakat Tambora bukanlah UPS, melainkan hal-hal lain yang berkaitan langsung dalam kehidupan mereka. Hal-hal tersebut meliputi perbaikan sarana dan prasarana serta revitalisasi lingkungan sekitar.

"Musrenbang tidak pernah bahas soal UPS. Masyarakat itu maunya kayak pembersihan saluran, jalan bagus, kali-kali dan airnya bagus, sungai bisa dikeruk, tidak kebanjiran," terang Mursidin kepada Kompas.com, Senin (2/3/2015).

Camat Kebon Jeruk Agus Triono menyebutkan, dia juga merasa heran dengan anggaran untuk UPS. Menurut dia, pengadaan UPS sama sekali tidak disinggung atau bahkan sampai diminta dalam Musrenbang yang diadakan di tingkat kecamatan.

Bahkan, dia memastikan bahwa hal tersebut bisa ditelusuri untuk kemudian dicek di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Dari sana bisa terlihat jelas bahwa mereka dan warga di kecamatan lain di Jakarta Barat sama sekali tidak mengusulkan UPS.

"Kita sudah cek di DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), enggak ada minta UPS. Kita juga sudah kroscek di tingkat kecamatan sampai kelurahan juga enggak ada," tutur Agus.