PDI-P Minta Mendagri Pimpin Mediasi Ahok-DPRD DKI Jakarta

"Apa pun masalahnya rakyat tidak boleh dijadikan korban. Semua pihak harus duduk bersama, dengan kepala dingin memulai kembali pembahasan anggaran agar sesuai dengan aspirasi masyarakat," kata Hasto, dalam pernyataan tertulis yang diterima Senin (2/3/2015) malam.

Hasto menyatakan, DPP PDI-P menginstruksikan Fraksi PDI-P DPRD DKI untuk menjadi pelopor dalam mediasi tersebut. Ia mendorong agar penyusunan APBD dilakukan secara transparan dan menyentuh akar persoalan di Ibu Kota, seperti kemacetan, rehabilitasi permukiman kumuh, mengatasi banjir, dan meningkatkan layanan masyarakat. 

Hasto menekankan pentingnya rasa percaya antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI dalam penyusunan APBD. Bagaimana pun, kata Hasto, penyusunan APBD harus dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif yang memiliki hak budgeting.

"Konflik yang terjadi saat ini merugikan semua pihak. PDI-P tidak mentolerir penyalahgunaan anggaran. Seluruh alokasi anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan," kata Hasto.

Dalam rapat paripurna, semua anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang dari sembilan fraksi memberikan tanda tangan persetujuan penggunaan hak angket. Sebanyak 33 anggota Dewan juga telah tercatat duduk dalam panitia angket. Hak angket itu digulirkan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan perundang-undangan oleh Basuki dalam tahapan penetapan APBD DKI 2015.