Ahok: Saya Minta Maaf Sudah Pertontonkan Tontonan Politik Lucu

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, perdebatan itu harus dia lakukan demi menyelamatkan anggaran sebesar Rp 12,1 triliun yang diselipkan dalam APBD DKI.

"Saya pikir kami minta maaf kepada warga Jakarta atas tontonan politik yang lucu seperti ini. Akan tetapi, mau enggak mau, semua ini kami tempuh karena banyak SKPD (satuan kerja perangkat daerah) jadi korban," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (3/3/2015).

Ia menjelaskan, rendahnya serapan anggaran DKI pada tahun 2014 terjadi karena pihaknya banyak memangkas anggaran siluman. Karena Pemprov DKI belum menerapkan sistem e-budgeting pada APBD tahun anggaran 2014, banyak anggaran siluman yang terselip di dalamnya.

Namun, Pemprov DKI memutuskan tidak merealisasikan program dengan anggaran siluman tersebut. Sebagai gambaran, serapan anggaran tahun 2014 sebesar Rp 43 triliun dari total APBD Perubahan 2014 Rp 72,9 triliun. Pada tahun 2015, Basuki memaksa semua SKPD DKI menggunakan e-budgeting dalam menyusun anggaran.

"Supaya pimpinan DPRD kalau menemukan anggaran siluman tidak menuduhnya ke kami. Makanya saya kunci anggaran di e-budgeting, kemudian mereka mengajukan hak angket. Parpol yang mendukung hak angket sebetulnya mendukung APBD versi DPRD dalam hal ini," kata Basuki.

Setelah DPRD mengajukan hak angket, Basuki pun memutuskan untuk memproses permasalahan ini di ranah hukum, yakni di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Basuki mengadukan temuan anggaran siluman tahun 2012-2014.

Ia juga mengadukan upaya penyelipan anggaran siluman di dalam RAPBD 2015 senilai Rp 12,1 triliun. Namun, permasalahan tidak juga menemukan titik temu.

Setelah Basuki melaporkan anggota Dewan ke KPK, panitia hak angket kembali bersikap. Mereka berencana melaporkan Basuki ke Bareskrim Polri dan KPK atas dugaan penyuapan anggota Dewan senilai Rp 12,7 triliun.

Menurut Basuki, seluruh permasalahan ini tidak akan terjadi jika ia mau memasukkan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun ke dalam APBD DKI.

"Orang DKI menunggu uang supaya cepat bekerja, DKI kalau ada uang Rp 12,1 triliun itu bisa bangun 60.000 unit rusun loh. Masa saya mesti men-silpa-kan duit Rp 12,1 triliun? Alangkah baiknya uang itu saya pakai buat bikin rusun. Makanya bagi saya, kalau memang saya harus dipecat atau dimasukkan ke dalam penjara, saya rela, daripada saya memainkan Rp 12,1 triliun," ujar Basuki.

"Mohon maaf kepada warga DKI, kami memperlihatkan tontonan politik seperti ini. Ini terpaksa kami lakukan untuk membela uang rakyat dengan risiko saya tersingkir‎," pungkas Basuki.