Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Saya Minta Maaf Sudah Pertontonkan Tontonan Politik Lucu

Kompas.com - 03/03/2015, 10:24 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta maaf kepada warga karena mempertontonkan perdebatan politik yang tak kunjung reda dengan DPRD DKI Jakarta.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, perdebatan itu harus dia lakukan demi menyelamatkan anggaran sebesar Rp 12,1 triliun yang diselipkan dalam APBD DKI.

"Saya pikir kami minta maaf kepada warga Jakarta atas tontonan politik yang lucu seperti ini. Akan tetapi, mau enggak mau, semua ini kami tempuh karena banyak SKPD (satuan kerja perangkat daerah) jadi korban," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (3/3/2015).

Ia menjelaskan, rendahnya serapan anggaran DKI pada tahun 2014 terjadi karena pihaknya banyak memangkas anggaran siluman. Karena Pemprov DKI belum menerapkan sistem e-budgeting pada APBD tahun anggaran 2014, banyak anggaran siluman yang terselip di dalamnya.

Namun, Pemprov DKI memutuskan tidak merealisasikan program dengan anggaran siluman tersebut. Sebagai gambaran, serapan anggaran tahun 2014 sebesar Rp 43 triliun dari total APBD Perubahan 2014 Rp 72,9 triliun. Pada tahun 2015, Basuki memaksa semua SKPD DKI menggunakan e-budgeting dalam menyusun anggaran.

"Supaya pimpinan DPRD kalau menemukan anggaran siluman tidak menuduhnya ke kami. Makanya saya kunci anggaran di e-budgeting, kemudian mereka mengajukan hak angket. Parpol yang mendukung hak angket sebetulnya mendukung APBD versi DPRD dalam hal ini," kata Basuki.

Setelah DPRD mengajukan hak angket, Basuki pun memutuskan untuk memproses permasalahan ini di ranah hukum, yakni di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Basuki mengadukan temuan anggaran siluman tahun 2012-2014.

Ia juga mengadukan upaya penyelipan anggaran siluman di dalam RAPBD 2015 senilai Rp 12,1 triliun. Namun, permasalahan tidak juga menemukan titik temu.

Setelah Basuki melaporkan anggota Dewan ke KPK, panitia hak angket kembali bersikap. Mereka berencana melaporkan Basuki ke Bareskrim Polri dan KPK atas dugaan penyuapan anggota Dewan senilai Rp 12,7 triliun.

Menurut Basuki, seluruh permasalahan ini tidak akan terjadi jika ia mau memasukkan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun ke dalam APBD DKI.

"Orang DKI menunggu uang supaya cepat bekerja, DKI kalau ada uang Rp 12,1 triliun itu bisa bangun 60.000 unit rusun loh. Masa saya mesti men-silpa-kan duit Rp 12,1 triliun? Alangkah baiknya uang itu saya pakai buat bikin rusun. Makanya bagi saya, kalau memang saya harus dipecat atau dimasukkan ke dalam penjara, saya rela, daripada saya memainkan Rp 12,1 triliun," ujar Basuki.

"Mohon maaf kepada warga DKI, kami memperlihatkan tontonan politik seperti ini. Ini terpaksa kami lakukan untuk membela uang rakyat dengan risiko saya tersingkir‎," pungkas Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Megapolitan
9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

Megapolitan
Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com