Sebab ada hal lain yang lebih krusial dibanding masalah tersebut, yakni masalah ditemukannya anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang menyelip di draf APBD versi DPRD.
Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memutuskan mengajukan draf RAPBD 2015 yang bukan hasil pembahasan dengan DPRD. Alasannya, karena Ahok, sapaan Basuki, mengaku menemukan anggaran sebesar Rp 12,1 triliun yang tak jelas peruntukannya.
"DPRD harusnya jangan cuma bicara soal draf yang tanpa pembahasan. Kalau DPRD serius soal angket, seharusnya mereka menyelidiki Rp 12,1 triliun ini sumbernya dari mana, pengusulnya siapa," kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang kepada Kompas.com, Rabu (4/3/2015).
Menurut Salang, Tim Angket harus menyelidiki anggaran siluman, sebab itulah awal mula penyebab terjadinya perseturuan antara Ahok dan DPRD. Hal yang patut diselidiki adalah menyelidiki siapa yang mengusulkan anggaran tersebut.
Ahok menduga anggaran siluman berasal dari proyek-proyek titipan DPRD. Tak mau dituduh, jajaran pimpinan DPRD DKI mengaku tidak tahu menahu seputar adanya anggaran tersebut.
Dewan juga menyatakan bahwa pihak yang berwenang menyusun anggaran adalah eksekutif, dalam hal ini para pejabat Pemerintah Provinsi DKI yang notabene anak buah Ahok.
"Rp 12 triliun ini siapa yang menitip, dan dititipkan di dinas mana saja. Bagaiamana caranya ini bisa masuk apakah ada keterlibatan dinas terkait. Mereka (tim angket) harus menyelidiki, supaya ketahuan siapa yang nitip," ujar Salang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.