Ahok: Kalau PNS Setuju Anggaran Siluman, Gue Pecat Lu

Basuki juga meminta mereka bersikap, apakah menyetujui RAPBD DKI atau RAPBD versi DPRD DKI. "Ini namanya angket versi Ahok. Selanjutnya ya terserah Anda," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (4/3/2015).

Basuki menegaskan, hari ini ia ingin memisahkan mana saja lurah dan camat yang setuju melakukan perubahan dan mereka yang setuju dengan anggaran "sisipan" DPRD DKI.

Caranya adalah dengan mengisi surat pernyataan setuju atau tidak setuju terkait rincian anggaran di APBD DKI 2015.

Menurut Basuki, cara seperti ini adalah cara yang paling adil agar dapat "melepas" pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah jenuh bekerja mengikuti gaya kerjanya. [Baca: Diminta Ahok Isi Angket, Lurah-Camat "Ngemper" Coret Anggaran Siluman DPRD]

"Saya tawarkan mereka, setuju tidak dengan anggaran yang tidak sesuai dengan usulan mereka. Kalau mereka menyatakan dukung DPRD, ya mereka membantu memecat saya dari (jabatan) gubernur. Kalau ada PNS yang setuju dengan anggaran siluman, ya gue pecat lu," kata Basuki. 

Hak angket versi Ahok ini sendiri dilakukan dengan cara mengisi pernyataan setuju atau tidak setuju di salinan daftar anggaran versi DKI dan DPRD yang dibagikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI kepada para lurah dan camat.

Basuki juga meminta agar mereka membubuhkan cap jempol setelah mengisi angket. Setelah mendapat daftar anggaran tersebut, para lurah dan camat pun langsung berkelompok sesuai wilayah mereka, dan memverifikasi daftar anggaran yang sesuai dan tidak sesuai menurut mereka.

"Apa yang kita putuskan hari ini akan ubah sejarah negeri kita tentang anggaran transparan. Saya pasang badan dan nyawa saya supaya ada APBD transparan. Saya percaya, untuk mengatasi korupsi, syaratnya transparansi," ucap Basuki.