Meskipun hak angket tetap berjalan dan terancam dilaporkan ke pihak berwajib, Basuki menegaskan tetap akan menjalankan e-budgeting dan menolak semua program titipan DPRD DKI Jakarta.
"Dijalanin saja, sudah; dan ini tes pertama di Indonesia, kami tes DPRD apakah tetap ngeyel. Bagus dong, nanti Bapak-Ibu bisa cerita ke cucu, ada gubernur yang berani lawan semuanya," kata Basuki saat memberi pengarahan kepada lurah dan camat, di Balai Kota, Rabu (4/3/2015).
Pada kesempatan itu, Basuki mengaku telah menemukan banyak usulan program dengan anggaran siluman sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI.
Banyak program yang tiba-tiba masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), padahal tidak diusulkan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).
Banyaknya anggaran siluman serta kasus penyalahgunaan APBD ini berdampak buruk bagi para pegawai negeri sipil (PNS) DKI. Sebab, dia melanjutkan, PNS-lah yang akhirnya terkena hukuman penjara, sementara, di sisi lain, anggota DPRD selalu lolos dari jeratan hukum.
Padahal, kata Basuki, banyak anggaran siluman ini yang merupakan program titipan anggota DPRD DKI. Anggota Dewan pun selalu berkelit ketika dituding terlibat dalam penyalahgunaan anggaran. Sebab, lembaga eksekutif-lah yang berwenang menyusun serta membuat anggaran.
"Ada enggak, anggota Dewan yang masuk penjara? Tidak. Semuanya (orang dari lembaga) eksekutif yang kena. Kasihan SKPD yang masuk penjara karena DPRD tidak ada yang mengaku itu anggaran titipan mereka. Makanya, sekarang Pak (Presiden) Jokowi paksakan (penyusunan anggaran) harus pakai e-budgeting agar tidak ada lagi anggaran siluman itu," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
Mendengar itu, 267 lurah dan 44 camat yang memadati Balai Agung bertepuk tangan riuh.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.