"Saya pasang badan, pasang nyawa buat Bapak, Ibu, agar APBD bisa transparan. Saya mulai dari Jakarta, tinggal Bapak Ibu mau ikut atau tidak," kata Basuki saat memberi pengarahan kepada lurah dan camat di Balai Agung, Balai Kota, Rabu (4/3/2015).
Menuju perubahan itu, lurah dan camat, lanjut Basuki, tidak boleh lagi menyisipkan usulan anggaran siluman. Lurah dan camat harus tegas menolak jika ditekan oleh anggota DPRD untuk memasukkan anggaran siluman.
Mereka juga diimbau untuk tidak lagi berniat untuk menyalahgunakan anggaran. "Tidak ada kompromi. Semua anggaran harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017," kata Basuki.
Pada kesempatan itu, ia juga meminta lurah dan camat untuk dapat mencoret ribuan anggaran siluman yang diajukan oleh DPRD DKI.
Ia mengimbau lurah dan camat mencoret semua program yang tidak diusulkan dalam musrenbang (musyawarah rencana pembangunan).
Pada Selasa (3/3/2015) kemarin, Basuki telah mengunggah kedua versi dokumen rancangan anggaran pendapatan daerah (RAPBD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD ke situs pribadinya, ahok.org.
Dalam situs tersebut, terdapat dua versi RAPBD dengan judul, "Pemprov DKI Jakarta 2015" dan "DPRD DKI Jakarta 2015", yang masing-masing memiliki link untuk dapat diunduh.
File Pemprov DKI menggunakan format PDF, sementara file DPRD menggunakan format Excel. "Bapak Ibu sudah bisa mengunggah file ini dan sosialisasi ke masyarakat mewujudkan keterbukaan ini," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.