"Fungsi dari majelis agama memberikan imbauan moral pada DPRD dan Pemprov agar selalu berjalan di jalan yang benar dalam hal apapun. Dengan begitu, hal seperti korupsi tidak akan terjadi," terang Ahmad Syafi'i Mufid, ketua FKUB DKI Jakarta saat berada di gedung DPRD.
FKUB DKI Jakarta merasa prihatin dengan konflik yang terjadi antara Pemprov dengan DPRD DKI. Menurut Ahmad Syafi'i, situasi yang tidak bersahabat antar-dua lembaga itu membuat masyarakat menjadi terpecah.
"Seharusnya masing-masing pihak fokus bekerja, jangan bertikai karena jelas merugikan rakyat. Suasana harmonis di dalam masyarakat menjadi terganggu karena masyarakat ada yang ikut bela pihak gubernur atau pihak DPRD," ungkap Ahmad Syafi'i yang pernah bekerja sebagai Peneliti Balitbang Kementerian Agama itu.
Ahmad Syafi'i datang bersama 20 orang yang mewakili berbagai majelis agama di Jakarta. Ada yang dari Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Keuskupan Agung Jakarta, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Parisadha Hindu Dharma Indonesia, hingga Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.
Kedatangan FKUB Jakarta sayangnya tidak sempat disambut langsung oleh gubernur maupun DPRD DKI yang pagi itu tengah melakukan mediasi di Kemendagri. Mereka hanya sempat bertemu dengan Ahmad Yani yang merupakan anggota Komisi A DPRD DKI dari Fraksi PKS.
"Kita akan sampaikan ke pimpinan mengenai himbauan yang diwakili oleh bapak-bapak ini, mudah-mudahan semua bisa segera diselesaikan," sambut Ahmad Yani yang saat itu juga akan berangkat ke Kemendagri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.