Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apakah Anggaran Siluman Itu? Berikut Penjelasannya

Kompas.com - 05/03/2015, 14:07 WIB
Tangguh Sipria Riang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ramainya pemberitaan anggaran siluman dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta menimbulkan banyak spekulasi bagi masyarakat. Tak sedikit yang bertanya seperti apa anggaran siluman tersebut. Berikut penjelasannya.

"Anggaran siluman itu, anggaran yang diselipkan dalam APBD setelah selesainya pembahasan antara eksekutif dan legislatif," ujar Direktur CBA Centre For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, kepada Kompas.com, Kamis (5/3/2015).

Lalu seperti apa aplikasinya? Kompas.com telah mempelajari isi dokumen Hasil Pembahasan RAPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di bawah Koordinator Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Dalam dokumen setebal 121 halaman tersebut, terdapat tujuh kolom dan dua subkolom yang terdiri dari kode satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Lalu ada nama SKPD, kode kegiatan, nama kegiatan, pagu (anggaran yang diajukan SKPD), pembahasan, dan hasil pembahasan.

Kemudian, pada kolom pembahasan terdapat dari dua subkolom yang tertulis "tambah" dan "kurang".

Untuk anggaran yang telah disahkan, setiap kolom tercantum keterangan yang berkaitan dengan judul di masing-masing kolom.

Namun, anggaran yang diselipkan akan terlihat pada kolom "kode kegiatan" yang kosong. Tetapi, tetap terdapat nama kegiatan dan anggaran yang diajukan.

"Kalau ada program dalam APBD, tetapi tidak dibahas dalam pembahasan legislatif dengan eksekutif, maka program ini namanya siluman," kata Uchok.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun senang menyebutnya sebagai anggaran siluman.

"Ahok menyatakan anggaran siluman daripada mark up agar lebih dimengerti publik," ucap dia.

Menurut Uchok, Ahok memiliki kans lebih besar untuk merebut hati publik melalui gebrakannya, khususnya kekisruhan soal RAPBD ini.

Dengan demikian, lanjut Uchok, Ahok berkesempatan menciptakan opini guna mendapat dukungan publik untuk menekan DPRD.

Namun, terlepas dari itu, menurut Uchok, justru ada yang lebih mengerikan dari anggaran siluman, yaitu APBD siluman.

"Tetapi, yang berpotensi saat ini bukan lagi anggaran siluman, melainkan APBD siluman yang diberikan Ahok kepada Kemendagri. Apalagi tanpa persetujuan dan pembahasan dari DPRD," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadwal Buka Puasa di Tangsel Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangsel Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Kembangkan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu, Pemprov DKI Bakal Perhatikan Keselamatan Lingkungan

Kembangkan "Food Estate" di Kepulauan Seribu, Pemprov DKI Bakal Perhatikan Keselamatan Lingkungan

Megapolitan
Kelakar Heru Budi Saat Ditanya Dirinya Jadi Cagub DKI: Pak Arifin Satpol PP Juga Berpotensi...

Kelakar Heru Budi Saat Ditanya Dirinya Jadi Cagub DKI: Pak Arifin Satpol PP Juga Berpotensi...

Megapolitan
Keluarga Korban Pembacokan di Kampung Bahari Masih Begitu Emosi terhadap Pelaku

Keluarga Korban Pembacokan di Kampung Bahari Masih Begitu Emosi terhadap Pelaku

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Aviary Park Bintaro: Harga Tiket Masuk dan Fasilitasnya

Aviary Park Bintaro: Harga Tiket Masuk dan Fasilitasnya

Megapolitan
Pengakuan Sopir Truk yang Bikin Kecelakaan Beruntun di GT Halim: Saya Dikerjain, Tali Gas Dicopotin

Pengakuan Sopir Truk yang Bikin Kecelakaan Beruntun di GT Halim: Saya Dikerjain, Tali Gas Dicopotin

Megapolitan
Berkas Rampung, Ammar Zoni Dilimpahkan ke Kejaksaan untuk Disidang

Berkas Rampung, Ammar Zoni Dilimpahkan ke Kejaksaan untuk Disidang

Megapolitan
Pengendara Motor Dimintai Uang agar Bisa Lewat Trotoar, Heru Budi: Sudah Ditindak

Pengendara Motor Dimintai Uang agar Bisa Lewat Trotoar, Heru Budi: Sudah Ditindak

Megapolitan
Jadi Tersangka, Sopir Truk 'Biang Kerok' Tabrakan di GT Halim Utama: Saya Beli Semua Mobilnya

Jadi Tersangka, Sopir Truk "Biang Kerok" Tabrakan di GT Halim Utama: Saya Beli Semua Mobilnya

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Kamis 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Kamis 28 Maret 2024

Megapolitan
Pemkot Bogor Relokasi 9 Rumah Warga Terdampak Longsor di Sempur ke Rumah Kontrakan

Pemkot Bogor Relokasi 9 Rumah Warga Terdampak Longsor di Sempur ke Rumah Kontrakan

Megapolitan
Wali Kota Bogor Diisukan Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Bima Arya: Itu Spekulasi

Wali Kota Bogor Diisukan Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Bima Arya: Itu Spekulasi

Megapolitan
Pelaku Pembacokan di Kampung Bahari Jalani Pemeriksaan dengan Tenang Usai Tewaskan Sepupu

Pelaku Pembacokan di Kampung Bahari Jalani Pemeriksaan dengan Tenang Usai Tewaskan Sepupu

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com