"Mediasi sebetulnya berjalan baik dan beretika. Hampir sampai di ujung mediasi sebenarnya. Kita sudah menyerahkan keputusan APBD kepada Mendagri. Tapi, tiba-tiba terjadi perselisihan itu, Ahok berbicara tanpa mengindahkan etika dan sopan santun," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Kamis (5/3/2015). (Baca: Cerita Ahok "Ngerjain" Wali Kota Jakbar untuk Pancing Emosi DPRD)
Prasetyo kembali menekankan bahwa hak angket terjadi karena Gubernur mengatakan banyak oknum anggaran di DPRD. Melalui hak angket, Prasetyo mengatakan, DPRD ingin membongkar siapa saja oknum-oknum yang dicurigai Ahok. (Baca: Kronologi Kericuhan Mediasi Pemprov-DPRD DKI Versi Kemendagri)
"Kalau memang itu pelaku di DPRD, ya silakan tangkap pelakunya. Saya harus bertanggung jawab kepada rakyat karena saya juga dipilih rakyat," ujar Prasetyo.
Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung menambahkan, Ahok telah melanggar hukum karena tidak menaati etika dan undang-undang.
"Kita kan sudah sepakat tidak membahas yang tidak ada di bahasan anggaran, tetapi Ahok tetap ngotot membahas yang tidak ada di sana," ucap Lulung. (Baca: Awal Kericuhan Saat Mediasi Pemprov dan DPRD DKI)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.