Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Video Kericuhan di Mediasi Ahok-DPRD DKI

Kompas.com - 05/03/2015, 17:17 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Rapat mediasi klarifikasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2015 berlangsung ricuh. Dalam rekaman video yang didapat Kompas.com dari Humas Pemprov DKI Jakrta, kericuhan terjadi saat rapat akan berakhir.

Sebagai pimpinan rapat, Sekjen Kemendagri Yuswandi A Tumenggung memberi kesempatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menyampaikan sambutan penutup. Dalam sambutan penutupnya, Basuki menegaskan, pihaknya tidak mendiskriminasi usulan DPRD DKI Jakarta. 

"Saya perlu katakan sekali lagi, saya tidak mendiskriminasi (DPRD) dan meminta SKPD mengawasi pembahasan. Yang saya minta, (SKPD) jangan meng-input (program) yang bukan hasil pembahasan. Saya mau tanya pada beliau (pejabat SKPD) ini, (usulan siluman) ini sesuai pembahasan atau tidak. Coba tolong angkat tangan," kata Basuki kepada ratusan pejabat SKPD yang memenuhi ruang rapat Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Kamis (5/3/2015). 

Belum dijawab para pejabat SKPD, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana menyela pembicaraan Basuki. Dia merasa tidak terima dengan tindakan Basuki untuk "menekan" lurah dan camat memotong usulan program serta menandatangani sebuah surat pernyataan. 

"Ini kan setelah Bapak kumpulin (lurah dan camat) kemarin. Bapak bilang ke mereka, mana anggaran hasil pembahasan dan sesuai peraturan atau tidak," kata pria yang akrab disapa Lulung itu.

Pernyataan Lulung ini membuat suasana di dalam ruang rapat semakin tidak kondusif. Para anggota Dewan berteriak dengan kata kasar dan ada pula yang berdiri maupun menyalakan mikrofon untuk interupsi.

Tak tahan dengan kondisi itu, Basuki kembali mengambil alih acara. Dengan nada suara yang tinggi dan mukanya yang memerah, ia menunjuk Wali Kota Jakarta Barat menjawab pertanyaannya. 

"Wali Kota Jakarta Barat, apakah Anda membahas UPS Rp 4,2 miliar per kelurahan di Jakarta Barat? Jawab," kata Basuki dengan nada tinggi. 

Belum sempat Anas berdiri dan menyampaikan pernyataannya, anggota Dewan satu per satu menyuarakan protes dan berdiri menolak keras instruksi Basuki kepada Anas.

Anggota DPRD yang terlihat tidak terima dengan sikap Basuki itu seperti anggota Fraksi Gerindra Mohamad Sanusi, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tubagus Arif, dan anggota Fraksi Partai Demokrat Taufiqurrahman.

Mereka berteriak dan meminta Basuki lebih sopan dalam menyampaikan pandangannya. "Pak Gubernur, jangan teriak-teriak kayak preman," kata salah seorang anggota Dewan. 

Melihat suasana yang tidak kondusif, Yuswandi mengambil alih rapat itu kembali. Ia memutuskan rapat segera ditutup. "Saya mohon kita semua rapat dengan tertib, saya nyatakan proses evaluasi ditutup. Saya kira kami sudah cukup dengan materi yang bapak ibu sampaikan. Jadi, terima kasih Pak Gubernur, Pak Wagub, pimpinan DPRD, dan pejabat SKPD. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih," kata Yuswandi menutup rapat.

Setelah rapat usai, terlihat Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Doddy Riyadmadji membawa beberapa personel pengamanan Kemendagri untuk mengamankan Basuki. Sementara suasana di dalam ruang rapat masih ricuh dan anggota Dewan masih terus berteriak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com