Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/03/2015, 15:03 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menceritakan kejadian unik saat melakukan mediasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (5/3/2015). Saat mediasi itu, kata Ahok, Wakil Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan membeberkan praktik titipan pokok pikiran (pokir) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI.

Menurut Basuki, Ferrial menjelaskan penyusunan APBD tak pernah bermasalah sejak kepemimpinannya di Kebon Sirih atau dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir ini. Setiap program yang diajukan anggota Dewan selalu dapat diakomodasi Pemerintah Provinsi DKI.

"Kemarin pas mediasi, Pak Ferrial mengatakan, puluhan tahun tidak pernah masalah. (Usulan DPRD) disodorkan, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dipaksa mengetik," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (6/3/2015).

Titipan usulan program DPRD ke APBD DKI ini, lanjut Basuki, sudah terlaksana sejak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dikepalai oleh Sukri Bey yang juga ayahanda anggota DPRD DKI, Nuraina (Nuri Shaden).

Basuki menjelaskan, anggota DPRD DKI hanya tinggal mengajukan daftar belanja pengeluaran ke BPKD DKI untuk dimasukkan ke dalam APBD DKI. Sebab, lanjut dia, DPRD tidak memiliki kewenangan untuk membuat sebuah program ataupun menyusun anggaran. DPRD seharusnya hanya bertugas mengawasi pemasukan, pembiayaan, dan pengeluaran.

"Masalahnya, Bappeda itu muncul pas Pak Sukri Bey bermain di BPKD, dan kemudian kami copot dia. Bappeda terpaksa ngetikin di APBD 2012, 2013, dan 2014. Kalau (usulan DPRD) tidak diketik, mereka ancam enggak akan bahas anggaran," kata Basuki.

Masalah muncul saat sistem e-budgeting diterapkan pada tahun 2015 ini. Program yang diajukan oleh anggota DPRD ditolak oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tahun ini, Basuki memutuskan mencoret semua program pokir anggota DPRD DKI.

Selain itu, usulan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun juga ditolak oleh Basuki. Pemprov DKI bersikeras mengajukan APBD tanpa menyertakan pokok pikiran yang dibahas dalam rapat komisi. Alasannya, pokok pikiran yang diajukan DPRD DKI dianggap oleh Basuki tidak bermanfaat dan hanya menghabiskan anggaran semata. Sementara itu, DPRD menganggap Pemprov DKI melanggar hukum karena mengirim APBD yang bukan merupakan hasil pembahasan.

"Mereka nuduh saya menipu, dia kena batunya sebetulnya. Terbukti, mereka kemarin (saat mediasi) membawa berkas (RAPBD) yang menurut mereka asli dan ada tanda tangan semua pimpinan, dikasih ke Sekjen Kemendagri. Yang namanya RAPBD itu ada pemasukan, pengeluaran, dan pembiayaan, bukan cuma pengeluaran doang. Mereka marah pas saya singgung itu. Nah, pas marah-marah itu, Pak Ferrial mengaku kalau sudah puluhan tahun seperti itu (titipan pokir ke APBD)," kata Basuki tersenyum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Megapolitan
Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Megapolitan
Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Megapolitan
Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Megapolitan
Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi 'Food Estate' Jakarta

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi "Food Estate" Jakarta

Megapolitan
Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Megapolitan
Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Megapolitan
Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Megapolitan
Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Megapolitan
KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

Megapolitan
Polisi dan Warga Ciduk 15 Remaja di Depok yang Hendak Tawuran

Polisi dan Warga Ciduk 15 Remaja di Depok yang Hendak Tawuran

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com