Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/03/2015, 17:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan menyimpulkan dalam kisruh RAPBD DKI siapa pihak yang salah atau benar. Sebab, menurut dia, hasil hak angket oleh DPRD DKI akan mengungkapkan siapa pihak yang bermain dalam APBD tersebut.

"Saya belum tahu siapa yang salah. Saya masih menunggu hak angket. Itu bisa terbuka siapa yang bermain, siapa yang memainkan," kata Tjahjo dalam acara Orientasi Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) semua wali kota, bupati, dan ketua DPRD se-Indonesia di Gedung Badan Diklat Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2015).

Dia meminta agar pihak Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI sama-sama tidak egois dalam mengemban tugasnya. Seharusnya kedua pihak dapat bersinergi agar membawa manfaat untuk masyarakat.

"DPRD dan Pemprov DKI itu satu kotak, harusnya saling bersinergi, harus lebih mementingkan rakyat daripada egonya masing-masing," kata dia.

Tjahjo mengatakan, tenggat waktu penyerahan evaluasi RAPBD 2015 dari Kemendagri yaitu tanggal 13 Maret 2015. Setelah itu, ia memberi waktu tujuh hari bagi Ahok dan DPRD DKI Jakarta untuk menyepakati jumlah anggaran. Jika dalam kurun waktu yang ditentukan masih belum ditemukan titik temu, maka Tjahjo akan mengeluarkan peraturan gubernur.

"Ada waktu tujuh hari. Saya serahkan kembali ke Gubernur untuk dibahas bersama karena dua-duanya dipilih oleh masyarakat Jakarta," kata Tjahjo.

Tjahjo juga memastikan akan tetap melakukan evaluasi APBD DKI 2015. Pada tanggal 8 hingga 13 Maret mendatang, Mendagri akan mengembalikan dokumen APBD untuk dirumuskan menjadi sebuah peraturan gubernur (pergub) atau peraturan daerah (perda). APBD tersebut baru bisa digunakan setelah dasar hukum (perda atau pergub) terbit.

Pemprov DKI harus merumuskan APBD DKI ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI untuk menerbitkan perda.

Sementara jika kedua pihak ini kembali tidak menemukan titik terang, Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama memutuskan menerbitkan pergub. Di dalam pergub itu bahwa Pemprov DKI akan meminta kepada Kemendagri untuk menggunakan nilai APBD tahun lalu dan menyesuaikan dengan program tahun ini. (Edwin Firdaus)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Megapolitan
Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Megapolitan
Cerita Ridwan 'Menyulap' Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Cerita Ridwan "Menyulap" Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Megapolitan
Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Megapolitan
Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Megapolitan
Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Megapolitan
Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Megapolitan
KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

Megapolitan
Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Megapolitan
Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Megapolitan
45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Megapolitan
Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Megapolitan
TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com