Ternyata, sistem yang memproteksi APBD dari kemungkinan permainan anggaran oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab itu, mendapat dukungan dari publik nasional.
"Selain kepercayaan terhadap komitmen Ahok dalam pemerintahan bersih, publik juga percaya dengan argumen dan konsep Ahok tentang e-budgeting. Khususnya dalam meminimalisir peluang korupsi dan kebocoran anggaran pemerintah daerah," ujar Ade Mulyana dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) - Denny JA, Selasa (10/3/2015).
Hasil survei yang dilakukan LSI menunjukkan, 78,30 persen publik mendukung konsep e-budgeting Ahok untuk transparansi keuangan daerah. Hanya 15,40 persen publik yang menyatakan tidak setuju dengan konsep e-budgeting tersebut.
"Meskipun tejadi di wilayah lokal, DKI, tetapi perseteruan Ahok vs DPRD DKI sangat menyita perhatian publik nasional. Termasuk juga, sejumlah program unggulan Ahok yang diekspos melalui media nasional," ucap Ade.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.