Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/03/2015, 14:52 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap agar ada perbaikan komunikasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta. Menurut Ganjar, kisruh anggaran di DKI Jakarta hanya sebuah pertarungan yang merugikan masyarakat.

"Situasinya tegang, pasti akan ada perlawanan, yang rugi rakyat. Ini kan perkelahian elite namanya. Rugi semua, rakyat tidak dapat apa-apa," kata Ganjar, saat dijumpai di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Ganjar mengungkapkan, kisruh antara Ahok dengan DPRD DKI juga melahirkan respons beragam dari masyarakat Jakarta. Ada kelompok masyarakat yang mendukung Ahok, sebagian lainnya justru mendukung DPRD DKI.

Politisi PDI Perjuangan itu mengusulkan agar Ahok dan DPRD DKI memanfaatkan mediasi yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Ganjar berharap mediasi bersama Kemendagri tak kembali diwarnai kericuhan seperti mediasi yang digelar beberapa waktu lalu.

"Sudah, tidak akan selesai nanti. Duduk saja, selesaikan. Kalau tidak, pakai saja APBD tahun lalu, kan selesai," ujarnya.

Ganjar mengungkapkan bahwa dirinya memiliki pengalaman serupa saat menyusun APBD Provinsi Jawa Tengah. Dia mengaku langsung melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia melanjutkan, dalam penyusunan anggaran sering kali diwarnai dengan usulan anggaran yang bermuatan politik. Modusnya bermacam-macam, ada anggaran pesanan yang berorientasi bisnis, tapi ada juga anggaran pesanan yang memang benar-benar merupakan usulan dari masyarakat.

Bagi Ganjar, anggaran pesanan tidak perlu dijadikan masalah selama memuat keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam posisi ini, eksekutif dan legislatif perlu melakukan verifikasi secara rinci agar tidak ada anggaran pesanan dalam APBD yang disalahgunakan.

"Sebenarnya tidak apa-apa, kalau bisa dibuka transparan kan bagus. Kami pengalaman di Jawa Tengah, kita verifikasi, yang tidak sesuai kita coret. Kalau betul-betul aspirasi konstituen oke-oke saja," ungkapnya.

Hubungan Ahok dengan DPRD DKI memanas akibat berselisih dalam penyusunan RAPBD DKI tahun 2015. Dalam rapat paripurna, semua anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang dari sembilan fraksi memberikan tanda tangan persetujuan penggunaan hak angket. Sebanyak 33 anggota Dewan juga telah tercatat duduk dalam panitia angket. Hak angket itu digulirkan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan perundang-undangan oleh Basuki dalam tahapan penetapan APBD DKI 2015.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Brankas Beserta Isinya Dirampok, Warga Ciracas Kehilangan BPKB hingga Logam Mulia

Brankas Beserta Isinya Dirampok, Warga Ciracas Kehilangan BPKB hingga Logam Mulia

Megapolitan
JPO Depan Kampus Trisakti Rusak, Pengamat: Merusak Budaya Berjalan Kaki

JPO Depan Kampus Trisakti Rusak, Pengamat: Merusak Budaya Berjalan Kaki

Megapolitan
JPO Depan Kampus Trisakti Sempat Bolong, Pengamat: Mengabaikan Prinsip Memanusiakan Pejalan Kaki

JPO Depan Kampus Trisakti Sempat Bolong, Pengamat: Mengabaikan Prinsip Memanusiakan Pejalan Kaki

Megapolitan
Rumah Mewah di Ciracas Dibobol Maling, Isi Brankas Senilai Rp 150 Juta Raib

Rumah Mewah di Ciracas Dibobol Maling, Isi Brankas Senilai Rp 150 Juta Raib

Megapolitan
Jadwal Mundur, Uji Coba Lima Angkot Listrik di Bogor Dimulai Awal April

Jadwal Mundur, Uji Coba Lima Angkot Listrik di Bogor Dimulai Awal April

Megapolitan
Rumah Kos di Jagakarsa Jadi Tempat Produksi Tembakau Sintetis Selama 3 Bulan

Rumah Kos di Jagakarsa Jadi Tempat Produksi Tembakau Sintetis Selama 3 Bulan

Megapolitan
Meski Jadi Korban Main Hakim Sendiri, Pengemudi Ford Ecosport yang Mabuk Tetap Ditilang

Meski Jadi Korban Main Hakim Sendiri, Pengemudi Ford Ecosport yang Mabuk Tetap Ditilang

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 18 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 18 Maret 2024

Megapolitan
Paling Banyak karena Tak Pakai Sabuk, 14.510 Pengendara Ditilang Selama Operasi Keselamatan Jaya 2024

Paling Banyak karena Tak Pakai Sabuk, 14.510 Pengendara Ditilang Selama Operasi Keselamatan Jaya 2024

Megapolitan
Tarif Tol Jakarta-Pemalang untuk Mudik 2024

Tarif Tol Jakarta-Pemalang untuk Mudik 2024

Megapolitan
Kasus Meterai Palsu Ratusan Juta Rupiah di Bekasi, Bagaimana Cara Membedakan Asli dan Palsu?

Kasus Meterai Palsu Ratusan Juta Rupiah di Bekasi, Bagaimana Cara Membedakan Asli dan Palsu?

Megapolitan
Penggerebekan Tempat Produksi Tembakau Sintetis di Rumah Kos Jagakarsa Berawal dari Pengguna yang Tertangkap

Penggerebekan Tempat Produksi Tembakau Sintetis di Rumah Kos Jagakarsa Berawal dari Pengguna yang Tertangkap

Megapolitan
Gerebek Kos-kosan di Jagakarsa, Polisi Sita 500 Gram Tembakau Sintetis

Gerebek Kos-kosan di Jagakarsa, Polisi Sita 500 Gram Tembakau Sintetis

Megapolitan
Mengenal Sosok Eks Danjen Kopassus Soenarko yang Demo di KPU, Pernah Dituduh Makar pada Masa Pilpres 2019

Mengenal Sosok Eks Danjen Kopassus Soenarko yang Demo di KPU, Pernah Dituduh Makar pada Masa Pilpres 2019

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jabodetabek 19 Maret 2024

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jabodetabek 19 Maret 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com