Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Pranowo Beri Saran untuk Ahok dan DPRD DKI

Kompas.com - 11/03/2015, 14:52 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap agar ada perbaikan komunikasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta. Menurut Ganjar, kisruh anggaran di DKI Jakarta hanya sebuah pertarungan yang merugikan masyarakat.

"Situasinya tegang, pasti akan ada perlawanan, yang rugi rakyat. Ini kan perkelahian elite namanya. Rugi semua, rakyat tidak dapat apa-apa," kata Ganjar, saat dijumpai di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Ganjar mengungkapkan, kisruh antara Ahok dengan DPRD DKI juga melahirkan respons beragam dari masyarakat Jakarta. Ada kelompok masyarakat yang mendukung Ahok, sebagian lainnya justru mendukung DPRD DKI.

Politisi PDI Perjuangan itu mengusulkan agar Ahok dan DPRD DKI memanfaatkan mediasi yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Ganjar berharap mediasi bersama Kemendagri tak kembali diwarnai kericuhan seperti mediasi yang digelar beberapa waktu lalu.

"Sudah, tidak akan selesai nanti. Duduk saja, selesaikan. Kalau tidak, pakai saja APBD tahun lalu, kan selesai," ujarnya.

Ganjar mengungkapkan bahwa dirinya memiliki pengalaman serupa saat menyusun APBD Provinsi Jawa Tengah. Dia mengaku langsung melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia melanjutkan, dalam penyusunan anggaran sering kali diwarnai dengan usulan anggaran yang bermuatan politik. Modusnya bermacam-macam, ada anggaran pesanan yang berorientasi bisnis, tapi ada juga anggaran pesanan yang memang benar-benar merupakan usulan dari masyarakat.

Bagi Ganjar, anggaran pesanan tidak perlu dijadikan masalah selama memuat keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam posisi ini, eksekutif dan legislatif perlu melakukan verifikasi secara rinci agar tidak ada anggaran pesanan dalam APBD yang disalahgunakan.

"Sebenarnya tidak apa-apa, kalau bisa dibuka transparan kan bagus. Kami pengalaman di Jawa Tengah, kita verifikasi, yang tidak sesuai kita coret. Kalau betul-betul aspirasi konstituen oke-oke saja," ungkapnya.

Hubungan Ahok dengan DPRD DKI memanas akibat berselisih dalam penyusunan RAPBD DKI tahun 2015. Dalam rapat paripurna, semua anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang dari sembilan fraksi memberikan tanda tangan persetujuan penggunaan hak angket. Sebanyak 33 anggota Dewan juga telah tercatat duduk dalam panitia angket. Hak angket itu digulirkan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan perundang-undangan oleh Basuki dalam tahapan penetapan APBD DKI 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com