Angkutan Massal Rentan

JAKARTA, KOMPAS — Pengelolaan dan ketersediaan sarana-prasarana yang begitu terbatas membuat transportasi massal di Jakarta rentan terhadap berbagai macam gangguan. Tabrakan antara truk dan kereta api di Jakarta Utara pada Rabu (11/3) dini hari, misalnya, berdampak pada tersumbatnya arus lalu lintas di kawasan itu selama hampir 9 jam.

Truk Fuso bernomor polisi B 9506 ME tertabrak kereta komuter jurusan Tanah Abang-Jatinegara di perlintasan kereta api Jalan Lodan, RT 006 RW 004, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, atau di dekat Stasiun Kampung Bandan, kemarin pukul 05.50. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Akan tetapi, proses evakuasi yang lama mengganggu lalu lintas dan perjalanan kereta api hingga sekitar pukul 14.00.

"Kecelakaan terjadi pagi tadi pukul 05.50. Bagian belakang truk bermuatan barang kelontong dari arah Depo Kampung Bandan tertabrak kereta, dan truk pun terguling," kata Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Wilayah Jakarta Utara Ajun Komisaris Heri Amran.

Heri mengatakan, dari informasi yang dihimpun sementara, palang perlintasan kereta api terlambat menutup sehingga truk sudah melintasi rel tersebut. "Sopir truk Harejun Harahap (35), kernet Agung (35), serta dua penjaga perlintasan kereta diperiksa di Kantor Satuan Wilayah Laka Lantas Jakarta Utara," ujarnya.

Akibat kecelakaan itu, truk terguling dan menutup satu dari dua rel kereta api di jalan itu. Jalan yang sempit dan jumlah volume kendaraan yang padat menyulitkan proses evakuasi. Sebuah mobil crane sudah disiapkan di lokasi kejadian. Hingga pukul 11.00, lalu lintas diatur sistem buka tutup dan kereta api melintas di satu rel saja. "Proses evakuasi menunggu lalu lintas sedikit sepi sekitar pukul 14.00," kata Heri.

Kepala Stasiun Kampung Bandan Zuan menyebutkan, berdasarkan keterangan dari petugas jaga lintasan Rasman (52) dan Agus (28), alarm pintu perlintasan sudah menyala, tetapi truk tetap menerobos.

Akibat kecelakaan itu, lanjut Zuan, sebanyak 183 perjalanan kereta api di Stasiun Kampung Bandan terganggu. Stasiun Kampung Bandan setiap hari melayani sekitar 9.000 penumpang.

Ani (35), pemilik warung makan di sebelah perlintasan mengatakan, saat kecelakaan, dirinya tidak mendengar adanya bunyi alarm palang pintu.

Selain lalu lintas dan perjalanan kereta api terganggu, muatan truk Fuso berupa puluhan karung tas, dompet, dan suvenir yang akan dikirim ke Surabaya hari itu juga harus dipindahkan ke truk lain. "Pengiriman terlambat. Harusnya pagi tadi sudah berangkat," kata Hengki (24), penanggung jawab barang dari jasa ekspedisi PT Putra Brata Bakti.

Lama tiba

Berbagai masalah seperti jalur tak steril, terbatasnya stasiun pengisian bahan bakar gas (BBG), hingga ditariknya lebih dari 30 unit bus dalam proses penyidikan kebakaran bus, menyebabkan pelayanan transjakarta memburuk.

Rabu pukul 13.30-15.00, misalnya, penumpang di Halte Atrium, dan Gambir menunggu 1 jam agar bisa terangkut bus transjakarta Koridor II Pulogadung-Harmoni.

Aminah, karyawan di kawasan Pecenongan, memutuskan naik taksi. "Hangus deh Rp 3.500 karena bus ga datang juga," katanya.

Sri Ulina dari bagian Humas PT Transportasi Jakarta mengatakan, kepadatan lalu lintas di Pulogadung turut menghambat laju bus. Selain itu, sebagian bus sedang mengisi BBG.

Bukan masalah utama

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sebagai pembantu Presiden, dirinya bisa saja ikut menangani kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta dan kota besar lain di Indonesia. Namun, Gubernur DKI Jakarta dan gubernur di provinsi lain tetap sebagai pemeran utama.

"Bisa saja wapres ikut menangani, tetapi setelah gubernur melaporkan kondisinya. Sebab, gubernur, kan, yang tahu persoalannya. Kami (Wapres) hanya mengoordinasi hal lainnya," kata Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (11/3).

Menurut Wapres, meskipun kemacetan lalu lintas bukan masalah yang utama dalam pembangunan, diakui bahwa masalah tersebut cukup kompleks sehingga perlu ditangani secara khusus.

"Tentu masalah kemacetan lalu lintas bukan hanya soal pembangunan infrastruktur jalan, melainkan juga bagaimana mengatasi transportasi massal dan pejalan kaki. Inilah koordinasi yang harus dilakukan di antara para menteri dan lembaga lainnya," ujar Kalla. (ART/DKA/HAR/DNA)