Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deputi Gubernur Bantah Omongan Lulung bahwa SKPD Tertekan

Kompas.com - 13/03/2015, 17:01 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana turut hadir dalam rapat angket pemeriksaan Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI Sylviana Murni, Jumat (13/3/2015). Setelah beberapa menit rapat berlangsung, Lulung angkat bicara bahwa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tertekan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Lulung mengatakan, rasa tertekan ini yang menghambat Sylviana untuk mengakui ada tindak nepotisme. Tindak nepotisme yang dimaksud Lulung adalah rapat revitalisasi Kota Tua yang diduga dipimpin oleh istri Basuki, Veronica Tan, dan adik Basuki, Harry Basuki.

"Kami tahu fakta bahwa pegawai Pemprov, SKPD, wali kota, ini tampak di bawah tekanan Pak Gubernur. Saya ingin Bu Sylvi jelaskan yang sebenarnya. Apa ini terjadi nepotisme seperti yang kami khawatirkan?" ujar Lulung kepada Sylviana. [Baca: Deputi Gubernur Dicecar Pertanyaan soal Istri Ahok "Pimpin Rapat"]

Selain hal tersebut, Lulung juga mempertanyakan soal sosialisasi revitalisasi Kota Tua ini kepada DPRD. Padahal, program revitalisasi ini telah berjalan sejak lama.

Lulung mengatakan, ketika pembahasan kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran (KUA-PPA), legislatif tidak menemukan anggaran tentang Kota Tua.

Kemudian, Lulung pun meminta kepada Sylviana untuk menyerahkan undangan, daftar kehadiran, serta notula dari setiap rapat revitalisasi itu.

Menjawab semua itu, Sylviana menjelaskan bahwa ia tidak tertekan. Sylviana juga menjawab perihal dokumen-dokumen yang diminta Lulung.

"Saya mau luruskan bahwa saya hanya sampaikan apa adanya tanpa tekanan. Soal undangan, maaf saya tidak keluarkan undangan dan ini biasanya ada di Dinas Parbud. Kalau memang ada undangan atau notulensi dan absen, akan kami sampaikan," ujar Syilvina.

Sementara soal tidak adanya pembahasan Kota Tua dalam KUA-PPA, kata Sylviana, anggaran untuk Kota Tua tidak dipisahkan secara khusus, tetapi menyatu dengan anggaran dari SKPD terkait. Misalnya, jika Kota Tua membutuhkan perbaikan jalan, maka anggaran perbaikan jalan yang digunakan dari Dinas Bina Marga.

Lulung pun menyampaikan alasan tim hak angket memanggil Sylviana hari ini. Menurut Lulung, tim hak angket saat ini juga sedang menyelidiki dana CSR.

"Kalau ini biaya APBD dan sebagian besar ada stakeholder yang bantu, apa itu juga termasuk dana CSR yang ada? Karena kami selidiki itu," ujar Lulung.

"Kami juga mau tegaskan angket ini, kami mau jelaskan bahwa Pak Ahok itu bersih. Bersih dari pencitraan selama ini," kata Lulung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Toko 'Outdoor' di Pesanggrahan Dibobol Maling, Total Kerugian Rp 10 Juta

Toko "Outdoor" di Pesanggrahan Dibobol Maling, Total Kerugian Rp 10 Juta

Megapolitan
Dua Begal Motor di Bekasi Terancam Pidana 9 Tahun Penjara

Dua Begal Motor di Bekasi Terancam Pidana 9 Tahun Penjara

Megapolitan
Pakai Pelat Palsu TNI, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Terancam 6 Tahun Penjara

Pakai Pelat Palsu TNI, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Terancam 6 Tahun Penjara

Megapolitan
Cerita Warga 'Numpang' KTP DKI, Bandingkan Layanan Kesehatan di Jakarta dan Pinggiran Ibu Kota

Cerita Warga "Numpang" KTP DKI, Bandingkan Layanan Kesehatan di Jakarta dan Pinggiran Ibu Kota

Megapolitan
Gerindra Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Jadi Pendaftar Pertama

Gerindra Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Jadi Pendaftar Pertama

Megapolitan
Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Megapolitan
Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap di Tol

Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap di Tol

Megapolitan
Dua Kecamatan di Jaksel Nol Kasus DBD, Dinkes: Berkat PSN dan Pengasapan

Dua Kecamatan di Jaksel Nol Kasus DBD, Dinkes: Berkat PSN dan Pengasapan

Megapolitan
Gerindra Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Tanpa Syarat Khusus

Gerindra Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Tanpa Syarat Khusus

Megapolitan
Kronologi Remaja Dianiaya Mantan Sang Pacar hingga Luka-luka di Koja

Kronologi Remaja Dianiaya Mantan Sang Pacar hingga Luka-luka di Koja

Megapolitan
Jadi Tukang Ojek Sampan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Bakar Bisa Bikin Rumah dan Biayai Sekolah Anak hingga Sarjana

Jadi Tukang Ojek Sampan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Bakar Bisa Bikin Rumah dan Biayai Sekolah Anak hingga Sarjana

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Naik, Pedagang: Mungkin Belum Masa Panen

Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Naik, Pedagang: Mungkin Belum Masa Panen

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Megapolitan
Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Megapolitan
Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com