Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Selamat Nurdin, mengatakan, keinginan DPRD menyelidiki jumlah bantuan CSR dilatarbelakangi pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang pernah mengatakan pembangunan Jakarta bisa tetap berlanjut meski tanpa APBD. Karena itu, kata Selamat, DPRD hendak mengetahui secara pasti jumlah bantuan CSR yang selama ini diterima oleh Pemprov DKI.
"Kan ada ungkapan dari Gubernur, Jakarta enggak butuh APBD, pakai CSR juga bisa. Kita mau tanya, CSR yang sudah masuk selama ini sudah berapa," kata dia saat dihubungi, Senin (16/3/2015).
Selain hendak mengetahui jumlah bantuan CSR yang selama ini diterima, Selamat juga mengatakan bahwa DPRD ingin mengetahui apakah CSR yang selama ini diterima telah dikelola dengan benar.
"Masuk neraca daerah atau tidak. Ada laporannya atau tidak. CSR itu kan harusnya tercatat di neraca daerah," ucap dia.
Selain itu, yang terlebih penting, kata Selamat, DPRD hendak menyelidiki keuntungan seperti apa yang selama ini didapat oleh perusahaan pemberi bantuan CSR. Sebab, kata dia, jangan sampai keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut adalah keuntungan yang melanggar peraturan.
"Apa ada kompensasi dari itu enggak? Apa pihak yang memberikan mendapat kemudahan? Biasanya (di balik pemberian bantuan) kan ada take and give," ujar anggota Komisi C itu.
Sebagai informasi, beberapa pekan silam, tepatnya setelah draf RAPBD 2015 yang diajukan Ahok (sapaan Basuki) dikembalikan oleh Kemendagri karena tidak sesuai dengan ketentuan, Ahok sempat menyatakan keterlambatan pengesahan APBD tidak akan berdampak besar terhadap pembangunan.
"Orang Jakarta enggak butuh APBD kok. Lu percaya sama saya. Orang Jakarta yang penting (kita) urusin sampah, transportasi, terus enggak banjir. Sudah itu saja!" ujar Ahok.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.